MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua Barat memperjuangkan hak fiskal Papua. Mereka menolak rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 81 persen pada 2027.
“DBH Migas ini berasal dari Papua Barat, khususnya Bintuni, yang hasilnya juga diberikan kepada pemerintah pusat. Karena itu, jangan lagi hasil kekayaan kami dipangkas. Justru harus ditambah karena masyarakat Papua masih membutuhkan pembangunan,” ujar Ketua PAL-KOAP Papua Barat Alex Wonggor saat menyampaikan aspirasi di Sekretariat DPRP Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (9/11/2026).
Aksi damai tersebut melibatkan PAL-KOAP Papua Barat, KNPI Papua Barat, dan Parlemen Jalanan Papua Barat. Aspirasi mereka diterima Ketua DPRP Orgenes Wonggor, Wakil Ketua III DPRP Frids Bernard Indo, Ketua Fraksi Otsus Mudasir Bogra, Wakil Ketua Otsus Agustinus Orocomna, serta anggota DPRP daerah pemilihan Bintuni Musa Naa.
Alex mengatakan kehadiran mereka bukan sekadar menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan anggaran. Mereka juga memberikan dukungan kepada gubernur, DPRP, MRPB, dan BP3OKP untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat asli Papua.
Dia meminta DPRP meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan. Alex berharap pemerintah pusat meninjau kembali rencana pemangkasan DBH Migas tersebut.
Menurut Alex, Papua Barat justru membutuhkan tambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan. Dia menilai pengurangan dana yang bersumber dari kekayaan alam daerah akan semakin membatasi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Alex juga menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya terlalu banyak dibatasi regulasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran tidak dapat dimanfaatkan secara optimal hingga akhir tahun anggaran, bahkan berpotensi dikembalikan atau dialihkan ke tahun berikutnya.
Dia mempertanyakan keberpihakan kebijakan fiskal pemerintah pusat apabila daerah penghasil sumber daya alam masih menghadapi keterbatasan anggaran. Menurut Alex, pemangkasan tidak seharusnya diberlakukan terhadap enam provinsi di Tanah Papua yang masih membutuhkan dukungan besar untuk pembangunan.
“Papua bukan tanah kosong. Kalau mau melakukan efisiensi, silakan, tetapi jangan enam provinsi di Papua yang terus dipotong anggarannya. Kami membutuhkan anggaran untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dikurangi lagi,” tegasnya.
Pemangkasan DBH Migas Dinilai Tekan Usaha OAP
Sekretaris PAL-KOAP Papua Barat Lewis Wanggai menilai pemangkasan DBH Migas hingga 81 persen akan berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha orang asli Papua (OAP). Menurut dia, sebagian pelaku usaha lokal selama ini bergantung pada alokasi dana tersebut.
Lewis menjelaskan DBH Migas selama ini dimanfaatkan untuk mendukung pembagian paket-paket pekerjaan kepada pelaku usaha lokal sesuai ketentuan yang berlaku. Pengurangan anggaran dalam jumlah besar berpotensi mempersempit ruang usaha dan kesempatan ekonomi masyarakat asli Papua.
“Dampaknya akan sangat luar biasa bagi kami pelaku usaha OAP. Selama ini DBH Migas digunakan untuk pembagian paket-paket pekerjaan. Kalau dipotong sampai 81 persen, tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kami,” kata Lewis.
Dia juga merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2 tentang Otonomi Khusus. Ketentuan tersebut menegaskan Otsus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, aspirasi masyarakat, dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
“Kalau dana terus dipotong, lalu bagaimana Otonomi Khusus ini bisa berjalan? Apa indikator keberhasilannya jika anggaran yang seharusnya mendukung kepentingan masyarakat justru dikurangi? Kami meminta Kementerian Keuangan berpikir baik-baik dan mengevaluasi kebijakan ini dengan melihat ketentuan Undang-Undang Otsus,” ketusnya.
Lewis menyatakan PAL-KOAP mendukung langkah Pemprov, DPRP, BP3OKP, dan MRPB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Dia berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi terus mengawal persoalan itu hingga pemerintah pusat memberikan tanggapan konkret. (LP14/red)
