MANOKWARI,Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat resmi meluncurkan buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan. Buku ini mengungkap masih adanya potensi kerentangan pangan pada 45 kecamatan di Papua Barat.
Peluncuran Buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan ditandatangani oleh Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ullo, Senin (3/2/2025).
Pj Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan, masalah rawan dan rentan pangan di Papua Barat masih memerlukan perhatian. Maka dari hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/food security vulnerability atlas (FSVA) dapat menjadi acuan pemerintah ketika ingin melakukan intervensi.
“Dengan mengetahui kondisi sebaran daerah rentan pangan melalui potret peta FSVA tahun 2024, maka dapat dilakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengatasinya, salah satunya dengan melakukan rencana tindak lanjut melalui intervensi kegiatan penanganan kerawanan pangan,” ujarnya.
Fonataba menjelaskan bahwa peta FSVA merupakan salah satu alat bantu yang dapat dipakai untuk memberikan informasi grafis kewilayahan tentang situasi pangan dan gizi secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menetapkan program intervensi penanganan masalah rawan pangan.
“Dengan mengetahui tingkat kerawanan suatu wilayah juga dapat menjadi acuan lintas sektor dalam perannya menangani masalah pangan. Masalah pangan merupakan masalah yang besar dan diperlukan kolaborasi bersama mengingat masalah pangan adalah mengatasi kebutuhan pangan banyak orang,” paparnya.
Kadis Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo memaparkan bahwa daerah rentan pangan di tahun 2024 menurun menjadi 45 kecamatan di Papua Barat dibandingkan dengan 2023. Di mana ada 67 kecamatan rentan pangan.
Dirinya mengatakan, intervensi yang dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan ketahanan pangan di kecamatan rawan pangan.
“Di tahun 2023 indeks ketahanan pangan (IKP) tertinggi hanya 70,06% sementara di tahun 2024 IKP tertinggi meningkat menjadi 83,41%,” tuturnya.
Lasarus menyebutkan bahwa dari data IKP dapat dijelaskan masih terdapat kecamatan yang memerlukan intervensi peningkatan ketahanan pangan. Dirinya mengemukakan sebaran daerah rentan pangan di mana 44 kecamatan di 7 kabupaten masuk dalam kategori agak rentan pangan.
Sementara 1 kecamatan Fafurwar di Teluk Bintuni masuk dalam kategori rentan pangan. Sehingga keseluruhan 7 kabupaten di Papua Barat tergolong daerah rentan rawan pangan.
Swadaya Pertanian jadi Solusi
Kepala Balay Standarisasi Instrumem Pertanian (BSIP) Aser Rouw mengatakan dukungan penuhnya dalam mengatasi pangan di Papua Barat. Dijelaskan bahwa adanya program pemerintah terhadap swadaya pertanian merupakan penanganan terhadap masalah pangan.
Aser menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menggalakkan perluasan areal tanam dengan memanfaatkan lahan rawa, efektivitas lahan perkebunan, peningkatan kualitas pertanian merupakan upaya yang kini tengah dilakukan,
“Kami BSIP mendukung program pemerintah dengan harapan kebutuhan pangan di Papua Barat dapat terpenuhi,” jelasnya.
Rektor Universitas Papua, Hugo Warami juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan pangan di Papua Barat. Dikatakan bahwa pihak akademisi mendukung dengan meningkatkan SDM dalam memberi input terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat dalam kepastian terhadap ketahanan pangan khususnya pangan lokal.
“Saya rektor Universitas Papua mendukung sepenuhnya kegiatan serta program yang dikerjakan dalam memastikan masyarakat memiliki ketersediaan pangan yang cukup dalam waktu-waktu mendatang,” imbuhnya. (LP14/red)
