JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyerahan surat tersebut menjadi langkah formal Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai wapres.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat tersebut. Kedatangannya diterima pimpinan MPR yang kemudian menerima dokumen pengunduran diri itu.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan segera membahas surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama untuk menentukan tindak lanjut kelembagaan.
MPR Bahas Pengisian Jabatan Wapres
Muzani menjelaskan pengunduran diri Gibran akan berdampak pada proses pengisian jabatan wapres. MPR memiliki batas waktu konstitusional untuk menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” katanya.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wapres diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Politik
Pengunduran diri Gibran berlangsung ketika namanya menjadi sorotan akibat polemik persyaratan pendidikan untuk pencalonan wapres pada Pemilu 2024. Persoalan tersebut turut memicu dinamika politik di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut membuka kemungkinan bergulirnya proses politik untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran konstitusi. (*/red)
