PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah (pemda) segera mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Mbenti, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf). Fasilitas kesehatan tersebut belum beroperasi maksimal sehingga warga di wilayah Mamas masih kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
“Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Apakah ada dukungan serta distribusi obat-obatan, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi? Kondisi pelayanan kesehatan di wilayah Mamas ini perlu mendapat perhatian serius,” kata Orgenes saat bertatap muka dengan masyarakat dalam kegiatan reses di Kampung Mbenti, Kamis (12/11/2026).
Wilayah Mamas mencakup lima kampung, yakni Anggra, Mbenti, Ayau, Smerbei, dan Mitiedei. Warga dari kampung-kampung tersebut harus menempuh perjalanan menuju Puskesmas Minyambouw untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Salah seorang petugas kesehatan, Albertina Wonggor, mengatakan pelayanan di Kampung Mbenti selama ini masih dilakukan di rumah petugas. Kondisi itu terjadi karena Pustu yang tersedia belum difungsikan secara maksimal.
“Pustu Mbenti telah tersedia, tetapi belum memberikan pelayanan secara maksimal. Pelayanan kesehatan selama ini masih dilakukan di rumah petugas. Ketersediaan obat-obatan juga masih menjadi persoalan. Bahkan, sebagian kebutuhan obat selama ini dipenuhi melalui swadaya atau bantuan pribadi petugas kesehatan,” ungkap Albertina.
Menurut Albertina, tenaga kesehatan di Kampung Mbenti berjumlah lebih dari 10 orang, termasuk kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Namun, keterbatasan operasional Pustu dan ketersediaan obat membuat warga tetap kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Untuk ke Puskesmas Minyambouw, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh. Pustu di kampung belum berfungsi dan belum ada bantuan obat-obatan. Akibatnya, masyarakat di wilayah Mamas mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Yuliana Iwa, warga Kampung Mbenti, yang harus mengeluarkan biaya untuk berobat ke Manokwari. Dia mengaku telah menghabiskan Rp2 juta selama satu bulan terakhir untuk membeli obat.
“Kalau berobat, saya terpaksa ikut mobil turun ke Manokwari untuk membeli obat. Sudah satu bulan ini berobat dan uang sudah habis Rp2 juta. Pustu sudah ada, jadi masukkan obat di Pustu Mbenti supaya masyarakat bisa berobat. Kami tidak punya motor atau mobil untuk ke Puskesmas Minyambouw,” tuturnya.
Orgenes menegaskan kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses geografis.
Dia mempertanyakan dukungan dan distribusi obat-obatan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan tanpa dukungan operasional dan ketersediaan obat tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu menyayangkan warga masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan meski Pustu dan tenaga kesehatan telah tersedia. Dia juga menilai kondisi di wilayah Mamas perlu menjadi perhatian karena kawasan tersebut berada di jalur utama menuju ibu kota Pegaf.
“Tenaga kesehatan terpaksa melakukan upaya swadaya untuk membantu masyarakat, padahal kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam amanat Otonomi Khusus. Wilayah Mamas yang relatif dekat dengan pusat pelayanan seharusnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Bagaimana dengan daerah-daerah yang ada di belakang gunung dan lembah?” ujarnya.
Orgenes mendesak pemerintah daerah segera memastikan Pustu Mbenti beroperasi dengan dukungan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, dan ketersediaan obat-obatan. Dia berharap pembentukan dan pemekaran daerah benar-benar mendekatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemenuhan layanan kesehatan dasar. (LP14/red)
