MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep menampung aspirasi pedagang, petani, dan warga lainnya dalam Reses III Daerah Pemilihan (Dapil) I Manokwari. Sejumlah warga meminta dukungan pemerintah, mulai dari bantuan peternakan dan pertanian hingga regulasi untuk melindungi pedagang kecil.
“Pastinya setiap konstituen yang ada secara perlahan akan dilihat,” ujar Aloysius saat reses di Kantor DPW Partai Perindo Papua Barat, Sowi, Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Salah satu aspirasi disampaikan Marsina Dowansiba, warga Suapen, yang meminta pemerintah dan DPRP Papua Barat mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang perdagangan pinang. Dia menilai penataan aktivitas perdagangan diperlukan untuk melindungi keberlangsungan pedagang kecil.
Marsina mengeluhkan persaingan dengan pedagang di kios-kios serta semakin banyaknya supermarket yang menjual buah-buahan dan sayuran. Kondisi itu dinilai turut menekan pendapatan pedagang pasar tradisional.
Dia mengungkapkan pendapatannya yang sebelumnya bisa mencapai Rp500 ribu per hari kini turun menjadi sekitar Rp100 ribu. Penurunan tersebut membuat pedagang kecil membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan yang mengatur aktivitas perdagangan.
Selain persoalan perdagangan, warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan peternakan, pertanian, dan modal usaha untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Aloysius meminta warga membentuk kelompok usaha ternak dan tani agar pengajuan bantuan pemerintah lebih mudah diakomodasi.
“Karena hal ini penting sekali sehingga bantuan yang turun bisa disalurkan kepada kelompok,” katanya.
Aloysius mengatakan aspirasi mengenai perda perdagangan akan dibawa ke pembahasan rapat-rapat kedewanan. Dia juga menyebut regulasi tersebut dapat mengatur aktivitas perdagangan sekaligus melindungi pedagang kecil, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Dalam reses tersebut, Aloysius mengingatkan warga agar memahami kondisi keuangan pemerintah yang sedang menghadapi sejumlah tantangan. Karena itu, dia menyebut tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Aloysius menjelaskan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, serta dana Otonomi Khusus (Otsus) turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu berdampak pada kemampuan pemerintah mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. (*/red)












