Aloysius Paulus Tampung Aspirasi Pedagang-Petani Saat Reses di Sowi Manokwari

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep menampung aspirasi pedagang, petani, dan warga lainnya dalam Reses III Daerah Pemilihan (Dapil) I Manokwari. Sejumlah warga meminta dukungan pemerintah, mulai dari bantuan peternakan dan pertanian hingga regulasi untuk melindungi pedagang kecil.

“Pastinya setiap konstituen yang ada secara perlahan akan dilihat,” ujar Aloysius saat reses di Kantor DPW Partai Perindo Papua Barat, Sowi, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Salah satu aspirasi disampaikan Marsina Dowansiba, warga Suapen, yang meminta pemerintah dan DPRP Papua Barat mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang perdagangan pinang. Dia menilai penataan aktivitas perdagangan diperlukan untuk melindungi keberlangsungan pedagang kecil.

Baca juga:  Ombudsman Soroti Sekolah di Manokwari yang Bandel Tahan Ijazah Siswa

Marsina mengeluhkan persaingan dengan pedagang di kios-kios serta semakin banyaknya supermarket yang menjual buah-buahan dan sayuran. Kondisi itu dinilai turut menekan pendapatan pedagang pasar tradisional.

Dia mengungkapkan pendapatannya yang sebelumnya bisa mencapai Rp500 ribu per hari kini turun menjadi sekitar Rp100 ribu. Penurunan tersebut membuat pedagang kecil membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan yang mengatur aktivitas perdagangan.

Baca juga:  Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya Desak Solusi Akses Transportasi Fakfak, Bukan Sekadar Perhatian

Selain persoalan perdagangan, warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan peternakan, pertanian, dan modal usaha untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Aloysius meminta warga membentuk kelompok usaha ternak dan tani agar pengajuan bantuan pemerintah lebih mudah diakomodasi.

“Karena hal ini penting sekali sehingga bantuan yang turun bisa disalurkan kepada kelompok,” katanya.

Aloysius mengatakan aspirasi mengenai perda perdagangan akan dibawa ke pembahasan rapat-rapat kedewanan. Dia juga menyebut regulasi tersebut dapat mengatur aktivitas perdagangan sekaligus melindungi pedagang kecil, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga:  Disdik Papua Barat Tempuh Jalur Adat Selesaikan Konflik Siswa SMA TKN

Dalam reses tersebut, Aloysius mengingatkan warga agar memahami kondisi keuangan pemerintah yang sedang menghadapi sejumlah tantangan. Karena itu, dia menyebut tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Aloysius menjelaskan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, serta dana Otonomi Khusus (Otsus) turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu berdampak pada kemampuan pemerintah mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. (*/red)

Latest articles

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memaparkan inisiatif pembentukan Science Panel for New Guinea, Northern...

More like this

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di Forum COP31 Turki

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...

Bupati Bintuni Desak Revisi Perdasus DBH Migas, Tak Adil untuk Daerah Penghasil

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mendesak revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...