MANOKWARI, Linkpapua.com -Pemerintah Provinsi Papua Barat akan membangun 1500 rumah murah bersubsidi bagi para ASN dan P3K. Pembangunan rumah tersebut seiring banyak aspirasi terkait kebutuhan rumah tinggal dari para ASN dan P3K di Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyebut hunian rumah subsidi yang dibangun pihaknya, adalah merupakan kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Ini adalah kebijakan saya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, P3K melalui pembangunan 1500 rumah di atas tanah Korpri seluas 60 hektar,” kata Dominggus saat peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan rumah subsidi di Anday Distrik Manokwari Selatan, Manokwari Papua Barat, Selasa (18/5/2021).
Dominggus menjelaskan, program yang digagas pemerintahannya ini dilakukan untuk memberikan fasilitas kemudahan, meringankan beban ASN, P3K dalam memenuhi kebutuhan akan rumah. Sebab, angsuran yang diterapkan nanti akan mempermudah dan membantu ASN, P3K yang berpenghasilan cukup.
“Diharapkan, hunian tempat tinggal ini benar-benar menjadi sarana pembinaan keluarga yang dapat menunjang pelaksanaan tugas ASN dan dapat meningkatkan kualitas hidup,” kata Dominggus.
Dominggus mengungkap, pembangunan 1500 unit rumah itu dikelompokan menjadi dua, yakni model subsidi tipe 36 dengan luas tanah 135 meter persegi. Sedangkan, untuk pejabat eselon dibangun model non subsidi tipe 45 dengan luas tanah 150 meter persegi.
“Pembangunan jangka panjang. Kita targetkan, progress tahap awal rumah subsidi sebanyak 350 unit dapat terealisasi pada tahun ini, dan sudah dapat ditempati oleh para ASN, P3K beserta keluarga,” kata Dominggus.
Sementara, Ketua Koperasi Kasuari Sejahtera Mandiri, Derek Ampir menjelaskan, pembangunan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tersebut akan dikelola oleh pihaknya yang bekerjasama dengan PT. Papua Internasional Jaya.
“Rumah subsidi itu diperuntukan bagi ASN dan P3K, satu unitnya seharga Rp212 juta. Pemotongan dilakukan sesuai modal awal kredit pegawai bersangkutan, dengan nilai rumah,” ujar Ampnir. “Pendapatan harga tanah dan bangunan itu nantinya akan dikembalikan ke Kas Daerah untuk melanjutkan pembangunan daerah. Jadi ini berkesinambungan,” katanya lagi.
Ampnir melanjutkan, sejauh ini telah ada beberapa pegawai yang mendaftar di Korpri, dan data awal itu merupakan syarat utama untuk mendapatkan rumah subsidi dari Pemerintah Papua Barat.
“Sesuai dengan perencanaan, kita bangun 1500 unit rumah diatas lahan seluas 60 hektar. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan akan ada lebih dari 1500 unit rumah yang dibangun,” kata Ampnir.(LP7/red)
