Alot! Sisa Pemkab Teluk Wondama Belum Teken NPHD Pilkada 2024

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com– Pemkab Teluk Wondama hingga hari ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Wondama menjadi satu satunya kabupaten di Papua Barat yang meneken NPHD Pilkada.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat dan 6 kabupaten telah menandatangani NPHD. Pemkab Manokwari menjadi daerah pertama yang menyepakati dana hibah pilkada.

Lalu Fakfak menjadi kabupaten keenam. Fakfak meneken NPHD pada Sabtu lalu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Abdul Muin Salewe, Senin (13/11/2023) mengatakan, sesuai dengan surat Mendagri Nomor 900.1.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023, NPHD harus diteken paling lambat 10 November 2023. Ia membenarkan tersisa Teluk Wondama yang belum menyepakati nilai hibah.

Baca juga:  Sekda Papua Barat Dorong Pariwisata 7 Kabupaten Digarap Serius

“Sisa Kabupaten Teluk Wondama yang belum menandatangani NPHD. Namun pembahasan telah dilakukan bersama antara KPU Kabupaten Teluk Wondama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati nominal atau besaran anggaran namun masih ada kendala yakni mekanisme pencairan,” terang Muin.

Baca juga:  Kepala Dinas PMK Teluk Bintuni Minta Maaf atas Insiden Bio Bintuni, Tegaskan Bukan Kesengajaan

Saat dikonfirmasi lebih jauh tentang apa kendalanya, mantan Ketua KPU Manokwari tersebut enggan menjelaskan. Menurutnya, kendala tersebut merupakan persoalan Pemda Teluk Wondama.

“Komunikasi kami dengan KPU Teluk Wondama semalam, teman-teman KPU Teluk Wondama sebenarnya siap mengeksekusi (tanda tangan) jika sesuai dengan NPHD yang disepakati. Namun pemda (Teluk Wondama) yang masih belum ada kata sepakat terkait besaran pencairan tahap pertama maupun tahap kedua, sehingga petunjuk kami dari KPU Provinsi untuk tidak melakukan penandatangan jika tidak sesuai dengan isi NPHD karena 14 hari setelah penandatanganan NPDH, Pemda wajib mencairkan 40 persen dari nilai yang disepakati,” tambahnya.

Baca juga:  Pemprov PB Resmi Serahkan Aset P3D ke Pemprov Papua Barat Daya

Berikut daftar 6 kabupaten yang sudah meneken NPHD plus Pemprov Papua Barat :

Provinsi Papua Barat Rp. 200.032.010.000
Kabupaten Manokwari Rp. 50.000.000.000
Kabupaten Pegunungan Arfak Rp. 37.321.581.233
Kabupaten Kaimana Rp. 47.816.915.000
Kabupaten Manokwari Selatan Rp. 20.953.812.000
Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 54.999.430.000
Kabupaten Fak Fak Rp 39.928.177.000.
(Rls/red)

Latest articles

Gubernur Papua Barat Keluarkan Edaran Kesiapsiagaan Karhutla dan Antisipasi El Nino...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/1344/GPB/2026 tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 serta antisipasi potensi...

More like this

Gubernur Papua Barat Keluarkan Edaran Kesiapsiagaan Karhutla dan Antisipasi El Nino 2027

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/1344/GPB/2026 tentang...

Peringati HUT ke-78 Polwan, Polda Papua Barat Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat Lewat Aksi Sosial

MANOKWARI, Linkpapua.id-Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia...

Lima Program CSR Pertamina Patra Niaga Papua Maluku Diakui di ISRA 2026

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berhasil memborong 5 penghargaan dalam ajang Indonesia...