Anggaran Sekretariat DPRD Manokwari Dipangkas Rp4 M, Sekwan Pasrah

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari tahun 2022 dipangkas lebih dari Rp4 miliar. Penurunan pagu anggaran ini dipastikan akan memengaruhi beberapa item kegiatan Dewan.

Sekretaris DPRD Sem Ayok mengatakan, tahun 2021, pagu anggaran Dewan sebanyak Rp34 miliar. Tahun 2022 turun menjadi Rp30 miliar.

“Pengurangan anggaran ini berdampak terhadap volume kegiatan pimpinan dan anggota, serta sekretariat. Dari Rp30 miliar ini Rp9,7 miliar itu biaya operasional rutin Dewan. Sisanya Rp20 miliar lebih itu anggaran sekretariat,” jelas Sem Ayok, Senin (31/1/2022).

Baca juga:  KPU Manokwari Tetapkan DPS Pilkada 2024 Berjumlah 133.378 Pemilih  

Dari total Rp20 miliar itu, menurut Sem Ayom, tidak semua dipakai untuk membiayai kegiatan sekretariat. Akan tetapi, dialokasikan juga untuk makan minum Dewan.

Termasuk kata dia, sewa rumah dan biaya servis kendaraan. Semua itu masih menyatu dengan anggaran sekretariat

“Saat ini, hanya kegiatan rutin saja yang bisa dibiayai. Sementara seluruh kegiatan kedewanan termasuk gaji honorer belum bisa dicairkan. Sementara kami masih tunggu sistem dibuka,” ujarnya.

Baca juga:  Sosialisasi Efisiensi Pembayaran di Masa Pandemi, BI Gelar Capacity Building

Berkurangnya alokasi anggaran, tambah Sem Ayok, bisa dipastikan bahwa banyak kegiatan kedewanan yang tidak bisa dilaksanakan. Dirinya mengakui, saat diberikan pagu sebesar Rp34 miliar, anggaran itu pun tidak mampu membiayai semua kegiatan kedewanan.

Sem Ayok menambahkan, pihak sekretariat sudah menyampaikan telaah yang berkaitan dengan pagu anggaran supaya tidak dipangkas. Akan tetapi, usaha itu tidak bisa dipenuhi. Sebab alasan keterbatasan anggaran daerah.

Baca juga:  Usai Ditembak, Warinussy Masih Jalani Perawatan di RSUP

“Pemangkasan anggaran ini terjadi di seluruh OPD, kita tidak bisa paksakan. Dengan anggaran ini, kegiatan perjalanan Dewan akan dikurangi dari yang tiga kali bisa jadi dua kali saja. Anggaran terbatas maka bimtek yang biasanya di luar daerah, dilaksanakan dalam daerah saja,” tutupnya. (LP2/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus OAP, DPRP Papua Barat Tegaskan Pengangkatan Bukan untuk Politik

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menolak pengangkatan atau pengakuan seseorang sebagai Orang Asli Papua (OAP) dikaitkan dengan kepentingan politik. Sikap itu disampaikan dalam...

More like this

Jaga Kesehatan di Usia Senja, Dora Rasakan Manfaat JKN hingga Kenal Prolanis

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dora Rumbarar (66), perempuan asal Manokwari, Papua Barat, memanfaatkan program Jaminan...

22 TPA dan TPQ di Manokwari Disiapkan Ikuti FASI 2026

MANOKWARI, Linkpapua.id– Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Manokwari mematangkan persiapan pelaksanaan...

Parjal Papua Barat Gandeng DPMPTSP Manokwari Layani Pengurusan NIB di Sekretariat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat bekerja sama dengan Dinas...