MANOKWARI, LinkPapua.id – Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM di SPBU ruas Jalan Baru, Manokwari, Papua Barat, telah berlangsung hampir sebulan. Dinas ESDM Papua Barat akan mengevaluasi persoalan tersebut bersama Pertamina, pengelola SPBU, dan sejumlah OPD teknis.

“Ini akan kita evaluasi kembali melalui rapat terbatas. Kita akan undang Pertamina, pimpinan SPBU Jalan Baru, dan beberapa OPD teknis untuk membedah persoalan antrean ini,” kata Kepala Dinas ESDM Papua Barat Samy Djunire Saiba saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/8/2026).

Antrean kendaraan disebut telah memanjang hingga melewati kawasan Jalan Rendani dan mengganggu aktivitas publik. Kondisi tersebut sebelumnya lebih banyak terjadi saat penyaluran solar subsidi, tetapi kini mulai terlihat pada BBM jenis lain, termasuk Pertalite.

ESDM Papua Barat belum memastikan penyebab antrean tersebut. Dugaan kekurangan kuota BBM masih harus diuji melalui data pasokan dan penyaluran.

“Ada dugaan kuotanya kurang, tetapi itu belum bisa kita pastikan. Kita harus lihat datanya dulu, apakah memang persoalannya di kuota atau ada faktor lain,” ujar Samy.

Dia juga meminta persoalan tersebut tidak berkaitan dengan penimbunan BBM atau pihak yang mengambil keuntungan dari antrean. Pemerintah akan meminta data dari Pertamina dan pengusaha SPBU untuk menelusuri kondisi tersebut.

“Kita berharap tidak ada penimbunan atau pihak-pihak yang bermain di belakang persoalan antrean ini,” ucapnya.

Data yang diminta meliputi pasokan, kuota, distribusi hingga realisasi penyaluran BBM. Seluruh data itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan penanganan.

Rapat terbatas dijadwalkan berlangsung pada Senin (24/8/2026) atau Selasa (25/8/2026). Pertamina, pimpinan SPBU Jalan Baru, pemerintah kabupaten, OPD teknis provinsi, dan pihak terkait lainnya akan dilibatkan.

Hasil evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani. Samy menyebut rapat tersebut tidak menutup kemungkinan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur.

“Undangannya sedang kita siapkan. Nanti situasi ini akan kita laporkan kepada Wakil Gubernur. Kalau memungkinkan, beliau yang akan memimpin rapat,” ungkapnya.

Evaluasi bersama Pertamina dan pengelola SPBU akan digunakan untuk memastikan sumber persoalan antrean. Pemerintah ingin mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan kuota atau masalah lain dalam distribusi BBM di Papua Barat. (LP14/red)