TELUK BINTUNI,LinkPapua.com– DPRD dan Pemkab Teluk Bintuni menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang APBD 2024, Kamis malam (28/12).
Dari postur RAPBD, diproyeksi mengalami penurunan dengan total belanja sekitar Rp3,2 triliun.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam pidato nota keuangan Rencana APBD 2024 mengatakan, meski terjadi penurunan, APBD dirancang tetap efisien dan berpihak pada rakyat. Kasihiw menilai, RAPBD adalah representasi pembangunan yang harus diwujudkan dengan meletakkan dasar dasar prioritas.
Adapun pendapatan daerah tahun 2024, diproyeksikan sebesar Rp2,862,694,312,800. Bila dibandingkan dengan 2023, proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 15℅.
Hal ini sesuai dengan Proyeksi Pendapatan Transfer Daerah yang berpotensi menjadi penerimaan daerah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
Adapun rinciannya, proyeksi pendapatan tersebut terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar. Bila dibandingkan dengan target 2023, akan terjadi kenaikan sebesar 26 persen.
Pendapatan transfer sebesar Rp2, 862,694,312,800. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2023, maka pada Tahun 2024 akan terjadi penurunan. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp100 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, diperkirakan menurun sebesar 0,05℅.
Belanja daerah, dalam Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2024, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,250 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, maka belanja daerah 2024 direncanakan mengalami penurunan sebesar 7,2℅.
Belanja daerah terdiri dari,
Belanja operasi sebesar Rp1,884 triliun. Belanja modal sebesar Rp1,350 triliun. Belanja tidak terduga sebesar Rp15 miliar dan belanja transfer sejumlah nol.
Pembiyayan Daerah. Rencana pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023, terdiri dari, penerimaan pembiayaan sebesar Rp394,305,687,200 yang bersumber dari Penerimaan Silpa tahun 2023 sebesar Rp250 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp144, 305,687,200.
Lalu pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp7 miliar. Pembiayaan Netto sebesar Rp387, 305, 687, 200, pembiayaan netto tersebut, akan digunakan untuk menutup defisit yang terjadi pada APBD 2024.
Dikatakan Kasihiw, Proyeksi Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan mengacu pada target capaian pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.
Selain hal tersebut, Distribusi Alokasi Anggaran juga telah memperhatikan Belanja Mandatory Spending, yaitu belanja yang wajib dialokasikan berdasarkan amanah Undang-Undang seperti alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan, alokasi belanja pengawasan, alokasi belanja pelayanan publik, alokasi belanja pengendalian inflasi daerah, alokasi belanja untuk mendukung program pariwisata dan alokasi belanja UMKM dalam mendorong perekonomian daerah.
Termausuk alokasi Dana Desa, Alokasi Belanja Otonomi Khusus dan Alokasi Belanja atas sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan Nasional dan Provinsi.
“Alokasi belanja dalam sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi meliputi antara lain Pengendalian Stunting, Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi Daerah, Pengembangan Pariwisata, dan Pengembangan UMKM,” terang Kasihiw.
Adapun beberapa alokasi belanja yang menjadi prioritas daerah adalah Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Daerah, Pengembangan SDM, Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja, Pembiayaan terhadap Proyek Strategis Daerah, Penuntusan Proyek Multy Years pada Tahun 2024.
Selain itu, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian stunting, pengendalian inflasi daerah, pengembangan ekonomi Masyarakat melalui UMKM dan Koperasi dan beberapa dukungan anggaran untuk percepatan Pembangunan di berbagai sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni.
Beberapa kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain ketersediaan anggaran di tingkat kampung melalui alokasi dana desa sebesar 10℅, ketersediaan anggaran di tingkat distrik untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Dengan alokasi anggaran antara Rp2 sampai dengan Rp3 miliar perbdistrik, alokasi anggaran untuk menjawab hasil musrenbang Distrik sebesar 1,5 miliar perndistrik atau sebesar 42 miliar untuk 28 distrik termasuk distrik pemekaran.
Selanjutnya Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba menerima Nota Keuangan APBD Teluk Bintuni Tahun 2024 dari Bupati Petrus Kasihiw. Selanjutnya akan dicermati. Sidang selanjutnya akan memasuki tangapan fraksi-fraksi DPRD. (LP5/red)
