APBN Jebol! Defisit Rp 31,2 Triliun di Awal 2025

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Keuangan negara mengalami tekanan di awal tahun! Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun hingga Februari. Artinya, pengeluaran pemerintah jauh lebih besar dibanding pendapatan yang masuk.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan defisit tersebut setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, dia menegaskan angka ini masih dalam batas yang direncanakan.

Baca juga:  HUT Ke-127 Manokwari, Gubernur Papua Barat Minta Perkuat Kolaborasi

“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, defisit APBN tahun ini memang telah diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Oleh karena itu, defisit saat ini masih dianggap wajar dalam skema anggaran yang disusun pemerintah.

Baca juga:  Sambut Program Kemenkeu, DPR Papua Barat Pastikan Bank Tak Persulit UMKM Lokal

“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” jelasnya.

Defisit ini mencerminkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Hingga Februari 2025, pendapatan negara baru mencapai Rp 316,9 triliun atau sekitar 10,5% dari target APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga:  Populasi Non-OAP Makin Besar di PBD, Gempha Minta Pemprov Lakukan Penertiban

Sementara itu, belanja negara justru lebih tinggi, mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran ini mencakup belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga (K/L), serta transfer ke daerah.

“Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” ucapnya. (*/red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang...

Lantik 5 Kepala Kampung dan 30 Anggota Bamuskam, Bupati Tekankan Tata Kelola Pemerintahan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Sebanyak 30 anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lima kepala kampung...

Cegah Aksi Premanisme, Ops Pekat Polda Papua Barat Lakukan Patroli Dialogis

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dalam rangka mencegah aksi premanisme serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat...