APBN Jebol! Defisit Rp 31,2 Triliun di Awal 2025

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Keuangan negara mengalami tekanan di awal tahun! Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun hingga Februari. Artinya, pengeluaran pemerintah jauh lebih besar dibanding pendapatan yang masuk.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan defisit tersebut setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, dia menegaskan angka ini masih dalam batas yang direncanakan.

Baca juga:  Lewat Kemenkeu Mengajar, Anak Manokwari Belajar Kelola Uang Sejak Dini

“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, defisit APBN tahun ini memang telah diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Oleh karena itu, defisit saat ini masih dianggap wajar dalam skema anggaran yang disusun pemerintah.

Baca juga:  Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran: Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Jadi Menkeu

“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” jelasnya.

Defisit ini mencerminkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Hingga Februari 2025, pendapatan negara baru mencapai Rp 316,9 triliun atau sekitar 10,5% dari target APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga:  Keluhkan Jatah Solar dari SPBU, Komunitas Truk “Ngadu” ke DPRK Manokwari

Sementara itu, belanja negara justru lebih tinggi, mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran ini mencakup belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga (K/L), serta transfer ke daerah.

“Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” ucapnya. (*/red)

Latest articles

Wamendagri Pastikan Tak Ada Pemotongan-Keterlambatan Penyaluran Dana Otsus Papua

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah kabar terkait adanya pemotongan dana otonomi khusus (Otsus) bagi wilayah Papua. Ribka menegaskan...

More like this

Wamendagri Pastikan Tak Ada Pemotongan-Keterlambatan Penyaluran Dana Otsus Papua

JAKARTA, LinkPapua.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah kabar terkait adanya...

Rupiah Melemah ke Rp17.592, Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Masih Oke

NGANJUK, LinkPapua.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami...

Koperasi Merah Putih Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Teluk Bintuni

TELUK BINTUNI, Linkpapua.id– Kabupaten Teluk Bintuni resmi memasuki babak baru penguatan ekonomi kerakyatan. Hal...