MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan seluruh rekomendasi dan catatan audit yang belum tuntas dapat segera diselesaikan paling lambat pada April mendatang.
“Diharapkan pada bulan April nanti seluruh hal yang belum diselesaikan dalam rapat penutupan dapat segera dituntaskan,” ujar Ali Baham saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur, Senin (9/3/2026).
Ali Baham menegaskan setiap instansi wajib merespons cepat rekomendasi yang disampaikan dalam rapat penutupan audit. Langkah ini penting dilakukan guna menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Proses audit BPK sendiri tercatat telah berlangsung secara intensif selama 32 hari terakhir di berbagai satuan kerja. Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat dan aparatur yang dinilai sangat kooperatif dalam menyiapkan data pendukung selama masa pemeriksaan.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung,” katanya.
Kedisiplinan para aparatur dianggap menjadi faktor penentu kelancaran proses evaluasi yang dilakukan oleh tim auditor. Transparansi data sangat membantu BPK dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi.
Meski audit reguler telah memasuki tahap akhir, Ali Baham mengingatkan adanya potensi pemeriksaan lanjutan atau audit singkat dalam waktu dekat. Seluruh OPD diminta untuk tidak lengah dan tetap menyiapkan dokumen pendukung yang mungkin diperlukan sewaktu-waktu.
“Kami meminta agar setiap rekomendasi yang disampaikan dalam rapat penutupan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi,” tegasnya.
Sekda juga meminta agar koordinasi dengan pihak Inspektorat Daerah terus diperkuat untuk memantau progres penyelesaian temuan. Hal ini bertujuan agar seluruh catatan auditor dapat diselesaikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Upaya percepatan ini diharapkan mampu mempertegas posisi Papua Barat dalam mempertahankan opini laporan keuangan yang baik di tingkat nasional. Komitmen seluruh OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. (LP14/red)
