MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Desakan ini muncul lantaran realisasi belanja daerah hingga pertengahan November 2025 masih sangat rendah, yakni baru mencapai 45,03%.
“Rapat monitoring, evaluasi, dan asistensi ini merupakan agenda penting dalam rangka percepatan realisasi APBD TA 2025 di seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat,” ujar Ali Baham.
Ali Baham Temongmere menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi (Monev dan Asistensi) pelaksanaan APBD. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur, Rabu (26/11/2025).
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling belajar dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah kita,” lanjutnya.
Dia menyoroti angka realisasi belanja yang baru 45,03% per 14 November 2025 sebagai pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Ali Baham berharap lewat rapat ini, setiap daerah bisa mengidentifikasi hambatan dan menemukan solusi strategis untuk mengakselerasi penyerapan anggaran.
Rapat itu juga membahas beberapa poin penting lain terkait pengelolaan keuangan daerah. Pembahasannya mencakup rekening koran BPD Papua dan rekapitulasi kegiatan kontraktual.
Selain itu, turut dibahas realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) TA 2022 hingga Oktober 2025. Rapat tersebut juga menyentuh realisasi belanja pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan data program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sekda juga menyayangkan adanya beberapa bupati yang tidak hadir dalam pertemuan penting percepatan realisasi APBD tersebut. Ketidakhadiran ini dianggap menghambat upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. (LP14/red)
