BPKAD Papua Barat: Gaji ke-13 Dibayar April, PPPK tak Kebagian

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com-Kepala BPKAD Papua Barat Enos Aronggear mengatakan, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada bulan April 2023. Kepastian ini diterima setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023 tentang Penganggaran Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Enos, PP kemudian akan ditindaklanjuti dengan terbitnya pergub. Saat ini BPKAD dan Biro Hukum mulai membahas pergub untuk ditetapkan sebagai dasar pembayaran gaji ke-13.

Baca juga:  Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Satgas TMMD Ke-130 Gelar Bazar Murah untuk Warga Yamboi Gunung

“Hari ini BPKAD akan rapat dengan biro hukum. Rencananya penyerahan gaji ke-13 akan dilakukan dalam bulan April atau dua minggu sebelum masa liburan sehingga pergub harus segera diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).

Baca juga:  Pemprov PB Gelar Festival Pangan Lokal, Libatkan 26 UMKM

Dijelaskan Enos, gaji ke-13 diserahkan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di Papua Barat. Namun sampai tahun ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum mendapatkan gaji ke-13. Gaji ke-13 hanya dibayarkan bagi ASN.

“Gaji 13 dibayarkan berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan umum dan tunjangan jabatan termasuk DPR dan MRPB. Nominalnya sesuai gaji bulanan itu 15 miliar dan ini menjadi pertimbangan,” jelas Enos.

Baca juga:  Papua Barat Punya 472 Koperasi Aktif, Didorong Transformasi ke Koperasi Merah Putih

Sementara itu disinggung soal pembagian DPA, dia mengaku masih menunggu petunjuk gubernur. Enos memastikan semua akan dilakukan sesuai regulasi. (LP9/Red)

Latest articles

Dibuka Wabup Isak Waryensi, Rangkaian Kegiatan Warnai HUT PGRI dan HGN...

0
KAIMANA, linkpapua.com – Ratusan siswa dan para guru dari semua satuan pendidikan di Kota Kaimana, Senin (9/11/2026) menggelar jalan santai menyambut Hari Ulang Tahun...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta Prabowo Turun Tangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi...

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026,...