MANOKWARI, Linkpapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Indikator Sasaran Visi (ISV) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Papua Barat Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Manokwari, Rabu (8/7/2026), itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan FGD tersebut merupakan langkah awal dalam menyusun indikator pembangunan yang akan menjadi acuan dalam perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan tersedianya data yang berkualitas. Data tidak hanya dipandang sebagai kumpulan angka, tetapi menjadi kompas yang mengarahkan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, efektif, dan dapat diukur hasilnya.
“Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Merry.
Ia menjelaskan, penyusunan Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan merupakan bagian penting dalam memastikan arah pembangunan Papua Barat berjalan secara terukur, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Menurutnya, indikator pembangunan bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat serta menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Merry menambahkan, penyediaan ISV dan IUP Tahun 2026 membutuhkan dukungan serta kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait bersama BPS Papua Barat. Oleh karena itu, pelaksanaan FGD menjadi salah satu wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi media komunikasi, konsultasi, penyamaan persepsi, sekaligus kolaborasi antara BPS dengan seluruh pihak terkait dalam penyusunan indikator pembangunan yang berkualitas,” katanya.
Dalam forum tersebut, BPS Papua Barat juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan, informasi, serta pandangan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Merry menekankan pentingnya memastikan setiap indikator yang disusun memiliki definisi yang jelas, dapat diukur secara konsisten, serta didukung data yang memadai sehingga mampu menggambarkan capaian pembangunan secara objektif.
“Dengan demikian, indikator yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(LP3/Red)
