MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pegunungan Meiyakh dan Kabupaten Puncak Arfak tidak cukup hanya mengandalkan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus menyiapkan wilayah administrasi, memenuhi persyaratan hukum, serta memastikan kemampuan keuangan sebelum usulan diajukan ke pemerintah pusat.
“Perjuangan pemekaran dua kabupaten baru tersebut harus dilakukan secara terukur dan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Salah satu tahapan penting adalah menyiapkan distrik sebagai wilayah cakupan calon kabupaten,” ujar Orgenes saat mengikuti rapat pemekaran DOB di Valdos Hotel, Manokwari, Jumat (6/11/2026).
Orgenes mengatakan setiap calon kabupaten harus memiliki sedikitnya 5 atau 6 distrik sebagai wilayah cakupan. Saat ini, terdapat 10 distrik yang disiapkan untuk mendukung pembentukan dua DOB tersebut, masing-masing 5 distrik bagi Pegunungan Meiyakh dan Puncak Arfak.
Menurutnya, rencana pemekaran harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah, serta kemampuan pembiayaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf) bersama DPRK juga perlu memastikan kesiapan administrasi dan pemerintahan sebelum memutuskan pemekaran distrik.
Dia menjelaskan pembentukan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pemekaran distrik menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melalui mekanisme bersama DPRK.
Orgenes menegaskan cakupan wilayah calon kabupaten baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengajukan pemekaran tanpa memastikan kesiapan jumlah distrik.
“Kalau kita mau usulkan kabupaten baru, harus ada 5 atau 6 distrik yang dipersiapkan. Jangan sampai kita usulkan, tetapi kemudian dikembalikan oleh pemerintah pusat karena persyaratannya tidak terpenuhi,” tegasnya.
Pemekaran Distrik Berkonsekuensi Anggaran
Orgenes juga mengingatkan pembentukan distrik baru akan menimbulkan konsekuensi anggaran bagi pemerintah daerah. Kebutuhan aparatur, pengisian jabatan, fasilitas pemerintahan, hingga biaya operasional harus dihitung agar tidak membebani keuangan daerah.
Selain pemekaran distrik dan kabupaten, dia menyoroti usulan pemekaran lebih dari 203 kampung di Pegunungan Arfak. Penentuan kampung yang akan dimekarkan diserahkan kepada bupati dengan tetap memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
DPRP Bentuk Panja Pemekaran
Anggota DPRP Papua Barat yang juga Ketua Fraksi NasDem, Ever Indou, mengatakan perjuangan pemekaran membutuhkan kerja bersama dan kesiapan dokumen yang lengkap. DPRP Papua Barat juga telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal proses tersebut.
Ever menyebut dirinya menjadi satu-satunya anggota DPRP dari Manokwari yang tergabung dalam tim Panja. Tim tersebut direncanakan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan dokumen administrasi pemekaran dalam waktu dekat, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Dia menegaskan Panja dibentuk untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan seluruh dokumen dan persyaratan pemekaran disiapkan secara terarah.
“Aspirasi yang menjadi perhatian mencakup pemekaran provinsi, kabupaten, hingga distrik, termasuk sejumlah wilayah yang diusulkan dalam pembahasan,” ucapnya.
Ever berharap perjuangan pembentukan DOB Pegunungan Meiyakh dan Puncak Arfak tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Persiapan wilayah, pemenuhan persyaratan, dan kemampuan pembiayaan harus menjadi perhatian agar rencana pemekaran dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. (LP14/red)
