MANOKWARI, Linkpapua.id – Bupati Manokwari Hermus Indou melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah ditegaskan bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari akselerasi kepemimpinan dan percepatan visi pembangunan.
Dalam sambutannya, Hermus menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika organisasi yang wajar sekaligus langkah penyegaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi kepemimpinan daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Ia menekankan bahwa penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kinerja dan rekam jejak, sehingga jabatan diberikan kepada orang yang tepat. Di sisi lain, komposisi pejabat juga diharapkan mampu merepresentasikan berbagai latar belakang masyarakat sebagai wujud representasi pemerintah daerah secara menyeluruh.
“Kepercayaan publik harus dijaga. Karena itu, pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi representasi pemerintah yang mampu bekerja secara profesional dan berintegritas,” ujarnya Senin (13/4/2026) di kantor Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki makna strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat diminta menjadikan jabatan sebagai sarana ibadah serta bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, para pejabat juga diingatkan bahwa jabatan merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mereka diharapkan tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi aktif turun ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pejabat yang baru dilantik juga diingatkan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bekerja secara jujur, inovatif, dan profesional. Mereka didorong untuk keluar dari zona nyaman dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.
Pelantikan dan Penunjukan PLT pimpinan OPD ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(LP3/Red)
