TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, memperkuat sinergi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Langkah strategis ini bertujuan memastikan tiap program daerah menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan, terutama dari dana Otsus, benar-benar direncanakan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Mari kita bahas bersama agar hasilnya maksimal untuk rakyat Teluk Bintuni,” kata Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy dalam Musrenbang Otsus dan RKPD di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati, Kamis (23/4/2026).
Yohanis mengapresiasi pelaksanaan forum musyawarah ini sebagai landasan kemajuan daerah. Dia menekankan perencanaan pembangunan wajib menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar memenuhi aspek administratif.
Ketua panitia sekaligus Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Teluk Bintuni Ida Bagus Putu Suratna memaparkan dasar hukum kegiatan yang merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Aturan tersebut mengatur sistem perencanaan nasional yang mewajibkan daerah menyusun RKPD sebagai rencana kerja tahunan.
Ida Bagus juga menjelaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur kewenangan daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Regulasi ini mencakup hubungan antara dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah.
Penyelenggara turut menyertakan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran daerah, termasuk sumber pendanaan RKPD.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk merumuskan rancangan rencana kerja pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien, serta memastikan agar program-program yang akan dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah daerah menghadirkan narasumber berkompeten seperti Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Rikie. Hadir pula Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Nasrun serta Kasubdit Perencanaan Daerah Wilayah IV Fajar Zulkornelis.
Tim teknis lainnya meliputi Analis Kebijakan Ahli Muda Rino Rio Kent serta Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Agnes Elisabeth Pieter. Jajaran narasumber ini lengkap dengan kehadiran Kasubag Organisasi Juhardi Ananda Putra dan Staf Ahli Dirjen Keuda Vebby Oktavia Anggraini.
Fathoni pada kesempatannya menjelaskan materi teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah di hadapan para peserta. Dia menyoroti pentingnya sinergitas lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk mencapai target pembangunan.
Lebih jauh, Fathoni menginstruksikan pemerintah daerah agar menyinkronkan perencanaan dengan 8 klaster program kerja prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai pemahaman terhadap agenda nasional ini menjadi landasan kuat bagi program di tingkat daerah.
“Pembangunan harus bergerak selaras. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 8 klaster prioritas nasional ini sangat penting agar program daerah memiliki landasan yang kuat dan sejalan dengan visi pembangunan nasional,” jelasnya.
Selain masalah sinkronisasi, Fatoni mengingatkan seluruh pejabat daerah mengenai pentingnya aspek akuntabilitas keuangan. Dia menuntut proses pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan transparan serta tepat waktu.
“Jangan sampai ada keterlambatan dalam pelaporan. Administrasi yang rapi dan pelaporan yang cepat adalah kunci agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan kontinu,” terangnya.
Agenda ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, legislator DPRP Papua Barat, dan MRP Papua Barat. Tokoh adat, agama, pemuda, hingga tokoh perempuan juga hadir. (LP5/red)
