MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membenahi tata kelola anggaran dan aset. Dia menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Papua Barat yang baru mencapai 42%.
“Plafon anggaran sementara sudah dikirim. Karena itu, segera diselesaikan dan dihitung dengan baik untuk kita siapkan. Ketentuannya satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, APBD sudah harus ditetapkan,” ujar Ali Baham saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/11/2026).
Ali Baham menyoroti dua persoalan menjelang akhir tahun anggaran, yakni penetapan APBD 2027 dan capaian MCP KPK. Dia meminta OPD segera menuntaskan pembahasan plafon anggaran sementara sebagai bagian dari persiapan penetapan APBD.
Penetapan APBD 2027 harus mengikuti ketentuan waktu yang berlaku. Ali Baham mengingatkan APBD 2027 harus ditetapkan paling lambat pada minggu terakhir November.
Ali Baham mengingatkan pimpinan OPD agar tidak menjadikan perjalanan dinas ke luar daerah sebagai alasan menghambat pekerjaan administrasi dan pelayanan pemerintahan. Dia meminta pimpinan memastikan pembagian tugas dan pengawasan pekerjaan di kantor tetap berjalan.
Menurutnya, teknologi komunikasi dapat mendukung koordinasi meskipun pejabat sedang bertugas di luar daerah. Sistem kerja daring memungkinkan pimpinan tetap memantau pekerjaan dan berkomunikasi dengan jajaran.
“Perjalanan dinas ke luar daerah boleh dilakukan, tetapi pekerjaan di kantor tetap harus dibagi untuk diselesaikan. Dengan model kerja online, Zoom dan sebagainya, tidak ada alasan bahwa dinas luar membuat kita tidak bisa mengontrol pekerjaan di kantor,” katanya. (LP14/red)
