MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan menyatukan arah program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Langkah ini diambil agar dana CSR tak lagi berjalan sendiri dan memberi dampak lebih nyata bagi masyarakat.
“Akibatnya potensi besar dana CSR belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan sasaran RPJMD,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat Eduard Toansiba dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Oriestom Bay, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, selama ini banyak program CSR perusahaan berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan kebutuhan riil pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov Papua Barat mendorong sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Dia mengatakan integrasi program CSR ke dalam RPJMD akan memastikan pelaksanaan CSR sejalan dengan misi dan program prioritas pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memetakan ulang arah CSR agar tepat sasaran.
Toansiba menyebut pemerintah akan membentuk forum komunikasi CSR sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan perencanaan bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dia juga menegaskan pentingnya memastikan program CSR bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi orang asli Papua (OAP) dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.
“Integrasi ini bukan hanya soal pemanfaatan dana tetapi juga tentang menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang lebih besar,” tuturnya.
Toansiba menambahkan, investasi sosial perusahaan perlu diarahkan pada sektor-sektor prioritas daerah agar bisa mempercepat pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Sementara itu, Ketua Panitia FGD, Julianus Rumbiak, mengatakan kegiatan ini digelar untuk menggali informasi publik terkait pelaksanaan CSR di bidang perekonomian.
“FGD ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari OPD yang berkaitan dengan perekonomian. FGD akan diisi oleh tiga narasumber dari Biro Perekonomian Setda Papua Barat, Bappeda, dan Dinas Pertambangan Papua Barat,” ucapnya. (LP14/red)
