JAKARTA, LinkPapua.id – Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dana Jurnalisme untuk memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil guna menjawab tantangan besar industri media akibat disrupsi digital serta tekanan ekonomi yang mengancam keberlangsungan jurnalisme berkualitas.
“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Komaruddin menjelaskan penyusunan draf peraturan ini sudah melalui proses panjang sejak Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum uji publik ini bertujuan menjaring masukan dari akademisi hingga organisasi pers sebelum aturan tersebut resmi ditetapkan.
“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar.
Makali menekankan bahwa SMSI mendukung penuh regulasi tersebut asalkan pengelolaannya tidak melibatkan Dewan Pers secara langsung untuk menghindari konflik kepentingan. Pihaknya mengusulkan agar dana tersebut juga menyasar kebutuhan infrastruktur bagi media siber rintisan (startup) dan peningkatan kapasitas SDM.
Dana Jurnalisme ini nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan strategis seperti peliputan investigasi hingga perlindungan hukum bagi wartawan. Mekanisme penghimpunan dananya dipastikan berasal dari sumber sah yang tidak mengikat dengan prinsip transparansi serta audit berkala.
Sejumlah tokoh pers nasional dan perwakilan universitas ternama turut hadir memberikan pandangan dalam agenda yang berlangsung hingga sore hari tersebut. Dewan Pers berharap regulasi ini melahirkan kebijakan yang akuntabel demi menjaga fungsi kontrol sosial pers di tengah perubahan zaman. (*/red)
