Dikejar Deadline, DPR PB Optimistis Rampungkan 4 Raperda Tahun ini

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat optimistis mampu menyelesaikan empat rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (raperdasi) tahun ini. Keempat raperda itu masuk dalam prioritas penyusunan.

Ketua Bapemperda DPR Papua Barat (DPRPB), Karel Murafer, mengatakan sedikitnya ada empat rancangan regulasi yang mesti diselesaikan dalam tahun ini. Sebab, waktu penyusunannya dibatasi hanya satu tahun.

Sayangnya, Karel Murafer tak menyebutkan apa saja regulasi dimaksud karena alasan masih dalam tahap persiapan.

Baca juga:  Karel Dedaida: Proses PAW YAY akan Dilakukan Setelah Kasusnya Inkrah

“Mulai Februari-Maret ini kita sudah start untuk selesaikan. Karena sudah ada target dari PP (peraturan pemerintah) 106 maupun 107 sesuai dengan revisi UU Otsus yang mengamanatkan segera untuk menyelesaikan raperdasi maupun raperdasus yang menjadi perintah dari UU segera diselesaikan,” ujarnya.

Bapemperda pun yakin dapat merampungkan penyusunan regulasi prioritas itu. Menurut Karel Murafer prosesnya saat ini berjalan cukup lancar. Tidak ada hambatan atau kesulitan yang dihadapi.

Baca juga:  Lambert Jitmau Siap Menangkan Prabowo-Gibran di Papua Barat Daya

“Intinya bahwa, kita sudah bahas sebagian. Ada sekira 16 yang dibahas lalu dan tinggal empat rancangan regulasi saja yang menjadi turunan dari PP (Peraturan Pemerintah) nomor 106 dan 107. Dalam tahun ini, kita selesaikan karena deadline waktu yang diberikan kepada kami hanya 1 tahun,” jelas Karel Murafer.

Karel Murafer menambahkan, Bapemperda juga segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Papua Barat yang memiliki keterkaitan dengan rancangan regulasi yang menjadi turunan dari UU Otsus.

Baca juga:  BPJS Kesehatan Berharap Masyarakat Manfaatkan Layanan Kanal Pembayaran yang Semakin Praktis

“Taget kami pada tahun 2020 dan 2021 itu ada beberapa. Juga sesuai dengan turunan PP 106 dan 107 sebagai penjabaran dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu akan segera kita tuntaskan dalam tahun ini,” tandasnya. (LP2/Red)

Latest articles

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026, seiring perbaikan pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik...

More like this

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026,...

DPRP Papua Barat Tunggu KUA-PPAS dari Pemprov, Pembahasan APBD 2027 Terancam Mepet

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas...

BKD Papua Barat soal Seleksi ASN Formasi Umum, Minta Masyarakat Tak Berharap Dulu

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat belum menyiapkan seleksi penerimaan Aparatur Sipil...