MANOKWARI, LinkPapua.com – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Papua Barat menggelar aksi di Kabupaten Manokwari, Selasa (10/6/2025), menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk segera memecat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Rommy Harmuzi.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manuver politik Rommy yang dinilai mencederai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjelang Muktamar X.
Aksi yang digelar di kawasan Rendani Manokwari ini diikuti sejumlah kader PPP yang membawa spanduk, baliho, dan pamflet dengan tulisan-tulisan seperti ‘Pecat Rommy dari DPP PPP dengan #SavePPP’, ‘Rommy Ko Stop Olah Partai’, hingga ‘PPP Bukan Barang Jualan’.
Ketua DPC PPP Manokwari, Abu Rumkel, dalam orasinya menegaskan bahwa Rommy harus dipecat sebelum Muktamar X dilaksanakan. Menurutnya, tindakan politik Rommy yang dianggap mengganggu proses internal partai sudah meresahkan banyak pihak.
“Cawe-cawe dan manufer politik Ketua Dewan Pertimbangan PPP, Rommy Harmuzy, menciderai AD/ART partai, maka kami minta Plt Ketum PPP pecat Rommy Harmuzy sebelum Muktamar X,” seru Abu Rumkel dalam orasinya.
Aksi ini juga menyuarakan keresahan yang meluas di seluruh DPC PPP se-Papua Barat, dengan keluhan yang diterima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Papua Barat. Sekretaris DPW PPP Papua Barat, Haji Asri, yang hadir menerima aspirasi tersebut, menyampaikan bahwa keresahan ini juga dirasakan pengurus di enam DPC lainnya.
“Tindakan Ketua Dewan Pertimbangan PPP ini meresahkan dan memperlakukan kami sebagai kader partai. Kita tahu bahwa Bung Rommy ini telah dipercayakan memimpin partai, beliau juga tersandung kasus cukup memalukan bagi kami. Masa Rommy sudah selesai dan jangan buat gaduh lagi, cukup sudah pelajaran berharga di masa lalu,” katanya.
Asri juga menyinggung manuver Rommy yang belakangan diketahui melakukan silaturahmi dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Menurutnya, meskipun itu sah, AD/ART partai mengatur bahwa calon Ketua Umum PPP seharusnya memiliki histori yang jelas dan perubahan apa pun sebaiknya diputuskan melalui forum Muktamar.
Aksi yang digelar dengan ini sempat menyita perhatian warga sekitar, tetapi berlangsung aman dan damai tanpa insiden berarti. (LP2/red)
