DPR Papua Barat Matangkan Raperdasi Pariwisata, Masyarakat Adat Akan Terlibat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPR Papua Barat memastikan masyarakat adat akan dilibatkan dalam raperdasi rencana induk kepariwisataan (RIP). Keterlibatan ini disebut penting karena pengembangan pariwisata berada di wilayah mereka.

“Masyarakat lokal pastinya akan dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan karena tempatnya adalah di wilayah mereka. Jadi secara tidak langsung masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat besar dari pengembangan kepariwisataan,” kata Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Amin Ngabalin usai memimpin rapat di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Rabu (1/10/2025).

Baca juga:  SK Mendagri, Ini Nama-Nama Tiga Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat

Amin menjelaskan dalam raperdasi RIP terdapat pasal tambahan soal masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Menurutnya, aturan ini sekaligus bentuk keberpihakan agar manfaat pariwisata juga dirasakan langsung masyarakat lokal.

Selain itu, Amin menegaskan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, DPR Papua Barat melibatkan 23 OPD untuk menyatukan pikiran dan memperkuat isi raperdasi sebelum disahkan.

“Tetapi yang terpenting adalah pariwisata harus holistik, tidak bisa berdiri sendiri. Karenanya memerlukan kerja sama dan hari ini ada 23 OPD dalam menyatukan pikiran dan memboboti raperdasi agar dikemudian hari setelah disahkan impelemtasinya menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Baca juga:  DPR Papua Barat Sosialisasikan Perda Pertambangan, Warga Pegaf Antusias Lindungi Hak Ulayat

Dia menambahkan draf raperdasi ini akan dikonsultasikan ke Kemendagri sebelum masuk ke pembahasan KUA-PPAS 2026. Rencananya, akan ada rapat koordinasi teknis (rakornis) khusus pariwisata agar hasil pembahasan bisa diakomodir dalam perencanaan anggaran.

“Karena apa pun program yang kita rencanakan semua membutuhkan pembiayaan. Kita berharap juga stakeholder dapat sama-sama mendukung sehingga pariwisata menjadi sektor unggulan dalam rangka peningkatan PAD,” tuturnya.

Baca juga:  Senator PB akan Surati Kapolri, Minta 150 Perwira Afirmasi Otsus dapat Posisi Strategis

Amin menyebut penguatan sektor pariwisata juga untuk mengurangi ketergantungan Papua Barat pada dana transfer pusat. Dia menilai daerah punya potensi besar yang harus dioptimalkan.

“Daerah ini terlalu kaya. Jika apa yang telah diberikan Tuhan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, kita sendiri yang rugi,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil (Kingmi) di tanah Papua memperkuat tata kelola organisasi dan kemandirian...

More like this

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...

‎BPK Papua Barat Gandeng Media, Tekankan Akurasi Pemberitaan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menggandeng insan pers untuk...

Brigjen Sulastiana Akhiri Masa Tugas di Papua Barat, Sampaikan Pesan Moral ke Personel

MANOKWARI, Linkpapua.id-Mengakhiri masa tugas dan pengabdian, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si.,...