DPR PB Dorong PT Padoma Kelola Gas untuk Rumah Tangga

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – DPR Papua Barat mendorong PT Padoma mengelola gas secara kolektif. Bukan hanya untuk sektor kelistrikan, melainkan mengonversinya menjadi gas rumah tangga.

Anggota Komisi III DPR Papua Barat, Febri Jean Andjar, mengatakan jatah gas untuk Provinsi Papua Barat mencapai 20 juta kaki kubik (MMSCFD). Angka ini cukup banyak untuk bisa dikelola menjadi gas rumah tangga.

Baca juga:  Wakil Bupati Manokwari Sambut Baik Operasi Trisila di Manokwari, Ajak Masyarakat Kunjungi Kapal Perang

“Papua Barat mendapat jatah 20 MMSCFD. Kita harap juga dikelola sebagai gas rumah tangga. Kita akan menyurat ke Kementerian ESDM agar PT Padoma diberikan keleluasaan dalam mengelola gas,” tutur Febri, Kamis (17/3/2022).

Menurut Febri, DPR akan meminta gas Papua Barat dikelola lebih produktif. Agar ada profit yang bisa memberi kontribusi bagi perusahaan.

Karenanya, gas tidak boleh sekadar dikelola sebagai penerangan saja. Melainkan kata Febri, juga mulai memikirkan untuk membuat tabung gas. Sehingga nantinya juga bisa meringankan beban masyarakat.

Baca juga:  Belum Ada Wakil Ketua IV, Perubahan AKD DPR Papua Barat Tertunda

Jatah 20 MMSCFD ini kata dia dijual ke pemerintah pusat dan di kembalikan ke Papua Barat dalam bentuk uang (bagi hasil migas).

“Gas rumah tangga ini dipasok dari luar daerah sehingga harganya cukup tinggi. Jika ada pengelolaan di Papua Barat tentu harganya akan lebih ringan,” katanya.

Baca juga:  Lepas Safari Ramadan, Waterpauw Harap Jadi Perekat Antarsesama

Sebagai ibu rumah tangga dirinya juga merasakan melonjaknya harga gas rumah tangga apalagi masyarakat. Sehingga jika ada pengelolaan gas di Papua Barat tentu akan membantu masyarakat.

“Kita akan mengawal agar gas tersebut bisa diperuntukkan sebagai gas rumah tangga,” tandasnya. (LP9/Red)

Latest articles

Kabid Humas Polda Papua Barat Tekankan Peran Strategis Humas Bangun Kepercayaan...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Polda Papua Barat melalui Bidang Humas melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker Triwulan I Tahun 2026, yang...

More like this

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi Bisa Picu Konflik Agraria

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

DPRP Kritik Proses Masuk Investasi ke Papua Barat: Jangan Jadikan Lembaga Adat ‘Pemadam Kebakaran’

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

96 Calon Penerima Hibah Papua Barat, Kesbangpol Tunggu APBD Perubahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat masih menunggu pembahasan...