DPRK Teluk Wondama Fasilitasi 5 Raperda Prioritas Bersama Biro Hukum Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama melaksanakan fasilitasi lima rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Rabu (30/4/2025), di Manokwari. Fasilitasi ini merupakan langkah penting dalam penyempurnaan regulasi yang dinilai mendesak untuk mendukung pembangunan daerah.

Kelima raperda itu meliputi Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Teluk Wondama; Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Raperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis; Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Baca juga:  Berbagi di Bulan Ramadan, Fans Real Madrid Sebar Takjil di Simpang H. Bauw

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba, mengatakan kelima raperda tersebut merupakan inisiatif DPRK yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

“Wondama merupakan kabupaten yang baru mulai berkembang sehingga membutuhkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dalam mendukung eksekutif dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Jadi, ini menjadi kebutuhan dalam pembangunan Kabupaten Teluk Wondama,” ujarnya.

Baca juga:  Fraksi Amanat Sejahtera DPR Papua Barat Sebut RAPBD 2026 Belum Sentuh Kebutuhan OAP

Sementara itu, Rudi Yawan dari Biro Hukum Pemprov Papua Barat menekankan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan substansi raperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, isi raperda harus tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.

“Setelah fasilitasi maka kami akan memberikan catatan-catatan untuk diperbaiki sesuai dengan arahan yang kami berikan. Nanti draf yang sudah Bapak-Ibu perbaiki dikembalikan ke kami lagi untuk kami cek. Kalau sudah benar baru bisa dikeluarkan nomor register,” katanya.

Baca juga:  Anggota DPRK Teluk Wondama Jaring Aspirasi di Distrik Wasior, Borong Dagangan Mama Papua

Yawan, yang juga doktor hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai substansi kelima raperda sangat relevan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di Teluk Wondama.

“Raperda penanggulangan bencana ini kami sangat setuju karena belajar dari pengalaman yang lalu-lalu di Wondama (beberapa kali terjadi bencana alam),” ungkapnya. (rex/red)

Latest articles

‎Pelajar Manokwari Raih Penghargaan Duta Muda BPJS Kesehatan Konten Edukasi Terbaik

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Nayza Putri Amas, siswi SMA Negeri 1 Manokwari, Papua Barat, meraih penghargaan Duta Muda BPJS Kesehatan dengan Konten Video Edukasi Terbaik...

More like this

Pustu Mbenti Pegaf Belum Optimal, Ketua DPRPB Minta Pemda Bertindak

PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah...

Kejurda Bola Voli SMA/SMK Se-Papua Barat Jadi Ajang Pembinaan Bibit Atlet Muda

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli tingkat SMA/SMK se-Papua Barat resmi digelar...

Libatkan Warga Binaan, Ditjenpas Papua Barat Gelar Kerja Bakti dan Bagikan Sembako

MANOKWARI, Linkpapua.id-Semangat kepedulian dan gotong royong dalam momentum menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan...