Empat Bulan Gaji Nunggak, Guru Honorer Teluk Bintuni Segel Kantor Disdik

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com – Puluhan honorer Teluk Bintuni berunjuk rasa dan menyegel kantor Dinas Pendidikan, Selasa (18’4/2023). Aksi ini sebagai protes atas gaji mereka yang menunggak sejak Januari.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Kambia kepada media ini menjelaskan, alasan belum dibayarnya honorer guru kontrak ini masih ia telusuri. Gaji honorer tercatat menunggak 4 bulan, sejak Januari hingga April.

“Kami tidak tahu. Apakah status mereka memang tidak terikat kontrak dengan Pemerintah Daerah sehingga tidak dianggarkan honornya dalam DPA Dinas Pendidikan, atau karena belum ada dana yang turun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membayar honor mereka,” kata Simon Kambia melalui telepon selulernya, Selasa (18/4/2023) malam.

Baca juga:  Bupati Sebut 2022 Jadi Tahun Transformasi dan Pembaharuan Wujudkan Visi Misi Pemda Manokwari

Meski demikian, selama ini peran dan keberadaan guru kontrak yang tersebar di TK, SD dan SMP di berbagai distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, sangat membantu tugas-tugas guru negeri dalam mendidik anak-anak.

Baca juga:  LPP RRI Manokwari Gelar LPTQ, Jadi Ajang Seleksi ke Tingkat Nasional

Menurut Simon, tanpa adanya guru kontrak, jumlah guru yang berstatus pegawai negeri di Teluk Bintuni jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Ditambahkan Simon, terakhir kali para guru kontrak ini menerima honor pada Desember 2022.

“Namun setelah itu, tidak ada kepastian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah status kontrak mereka diperpanjang atau diputus,” ujar Simon.

Baca juga:  Kodam XVIII/Kasuari Terjunkan Personel dalam Pencarian Korban Hilang KM Dorolonda

Dengan tidak adanya kepastian itu, dan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar di Teluk Bintuni yang masih sangat kurang, maka para guru kontrak ini tetap mengajar seperti semula.

“Ini yang akan kami pastikan ke Dinas Pendidikan, apakah status kontrak mereka diperpanjang atau diputus. Harus ada kepastian yang jelas. Jangan hanya tenaga mereka dibutuhkan, tapi haknya tidak diberikan,” ungkap Simon. (LP5/red)

Latest articles

Realisasi TKD 72 Persen, Wabup Bintuni Minta OPD Tuntaskan Program

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan program yang anggarannya telah tersedia. Permintaan...

More like this

Realisasi TKD 72 Persen, Wabup Bintuni Minta OPD Tuntaskan Program

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta organisasi perangkat...

HUT Lalu Lintas ke-71, Kapolda Papare Tekankan Polisi Harus Jadi Teladan Tertib Berlalu Lintas

MANOKWARI, Linkpapua.id– Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke-71, jajaran Direktorat Lalu Lintas...

Bupati Ungkap Paradoks Migas di Teluk Bintuni, Desak Realisasi PI 10 Persen

MANOKWARI, LinkPapua.id - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengungkap paradoks sektor migas yang menjadi...