MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDIP DPR Papua Barat menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Papua Barat terhadap pemerintah pusat dalam APBD 2026. Fraksi juga menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan.
Sorotan itu disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD 2026. Rapat paripurna digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12/2025).
“Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan merupakan instrumen checks and balances terhadap kebijakan eksekutif agar alokasi anggaran APBD 2026 benar-benar mencerminkan prinsip trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar juru bicara Fraksi PDIP, Saleh Siknun.
Dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan atas penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2026. Fraksi PDIP menegaskan posisinya sebagai representasi politik yang memiliki tanggung jawab ideologis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua Barat.
Fraksi mencatat total pendapatan daerah Papua Barat 2026 direncanakan sebesar Rp4,408 triliun. Namun, sekitar 85,3 persen di antaranya masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Sementara PAD hanya berkontribusi sekitar 14,6 persen, kondisi yang dinilai menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah. Fraksi juga menyoroti struktur PAD yang didominasi sektor non-pajak, terutama hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kondisi ini dinilai membuat PAD rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan pengelolaan aset. Fraksi menilai belanja pegawai masih mendominasi APBD, yakni sekitar 42 persen dari total belanja daerah.
“Struktur belanja yang terlalu berat pada belanja operasi, khususnya belanja pegawai, berpotensi menghambat efektivitas pembangunan jangka panjang dan meningkatkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat,” kata Saleh.
Kondisi dominasi belanja pegawai tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan investasi jangka panjang. Selain itu, alokasi belanja modal yang hanya sekitar 10,2 persen dinilai belum mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah terkait belum terpenuhinya mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen dan sektor kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Fraksi meminta penjelasan Gubernur terkait jaminan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Papua Barat.
Selain itu, Fraksi memberikan catatan khusus terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Kampung Lakahia, Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana. Rencana ini dinilai tidak tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Fraksi meminta pemerintah daerah meninjau kembali rencana tersebut agar sesuai dengan regulasi teknis yang berlaku. Fraksi juga menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi Bapemperda DPR Papua Barat.
Padahal pada 2026 terdapat 23 rancangan peraturan daerah yang harus diselesaikan sehingga kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas legislasi daerah. Di akhir pemandangan umum, pihaknya meminta Pemprov Papua Barat untuk meningkatkan efisiensi belanja rutin.
Permintaan ini juga mencakup penataan kembali prioritas belanja daerah, peningkatan PAD, serta mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai. Tujuannya agar APBD lebih berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (LP14/red)
