Gubernur Papua Barat Ajak ASN Borong Durian dan Hasil Kebun Warga di Anggori–Susweni

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memborong durian dan hasil kebun milik warga yang berjualan di ruas Jalan Anggori hingga Susweni. Ajakan itu untuk menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan setelah ASN menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dominggus meminta sebagian pendapatan itu dibelanjakan kepada pedagang lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Baca juga:  Pesparani Katolik Nasional II: Kontingen Papua Barat Buka Kans Rebut 2 Emas

“Karena sudah dapat TPP, maka kita berbagi dengan masyarakat yang berjualan di sepanjang jalan Anggori hingga Susweni. Mari kita belanja sehingga perputaran uang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Dominggus saat memimpin apel gabungan di Kampung Inamberi, Manokwari, Jumat (3/7/2026).

Dia mengatakan kebijakan itu berawal dari keluhan warga yang ditemuinya saat melintas sepulang kerja beberapa hari sebelumnya. Warga meminta ASN ikut membeli dagangan mereka, mulai dari durian, buah-buahan, hingga hasil kebun lainnya.

Baca juga:  Kepala Inspektorat Papau Barat: Wajib Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Tak Ada Santai-Santai

Dominggus mengarahkan seluruh ASN yang mengikuti apel gabungan untuk langsung mendatangi lapak-lapak milik masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Anggori hingga Susweni.

“Setelah apel ini silakan menyebar, borong masyarakat punya jualan,” katanya.

Dominggus meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi pembayaran TPP ASN yang belum menerimanya. Kebijakan itu ditujukan bagi ASN yang tidak melakukan absensi elektronik karena terlibat dalam kepanitiaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV.

Baca juga:  Berkunjung ke Fakfak, Menteri Bahlil Kenang Perjuangan Merintis Bandara Siboru

“Kepala dinas coba cek baik ASN yang belum dapat TPP karena absen sementara sibuk dalam kepanitiaan Pesparawi, itu diberikan kelonggaran,” ucapnya.

Menurut Dominggus, kebijakan tersebut diharapkan memberi keadilan bagi ASN yang menjalankan tugas tambahan dalam agenda nasional. Pemprov Papua Barat juga ingin memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya transaksi di tingkat kampung. (LP14/red)

 

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...