MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam pemberian remisi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Secara nasional, sebanyak 173.706 narapidana mendapat remisi umum dan 1.085 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana.
“Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan,” ujar Dominggus di Manokwari, Senin (17/8/2026).
Dominggus mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Pemberian remisi mengusung tema HUT ke-81 RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Hak remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka juga harus menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, dan mengikuti program pembinaan dengan baik.
Dominggus berharap remisi menjadi motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas diri melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dia meminta penerima remisi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kehidupan setelah menjalani masa pidana.
“Gunakan kesempatan ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tunjukkan kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa bahwa saudara mampu berubah menjadi warga negara yang taat hukum, bekerja dengan jujur, menghormati sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar,” kata Dominggus.
Sementara bagi anak binaan, pemerintah menekankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut mencakup pendidikan, pembentukan karakter, pemulihan, dan reintegrasi sosial.
Dominggus juga menyoroti program pembinaan yang tidak berhenti di dalam lembaga pemasyarakatan. Warga binaan perlu dibekali keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat secara mandiri dan produktif.
Program pembinaan produktif mencakup budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan usaha produktif lainnya. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan keterampilan dan pengalaman kerja bagi warga binaan.
Dominggus menegaskan pentingnya integritas jajaran pemasyarakatan. Dia meminta tidak ada toleransi terhadap petugas yang terlibat pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Saya tegaskan kembali, tidak ada ruang dan tidak ada toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik percaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran etik yang mencederai kepercayaan masyarakat serta merusak marwah institusi,” tuturnya.
Dominggus mengajak jajaran pemasyarakatan memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dia juga meminta budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan terus diterapkan.
Kepada narapidana dan anak binaan yang menerima remisi maupun pengurangan masa pidana, Dominggus meminta kesempatan tersebut digunakan untuk membuka lembaran baru. Mereka diharapkan tidak mengulangi tindak pidana dan mampu memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.
“Jadikan masa pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya. (LP14/red)
