MANOKWARI, Linkpapua.id– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah di Papua Barat menjadi salah satu topik yang dibahas pada talk show bertajuk muda bicara yang digagas oleh anggota DPR Papua Barat Imam Muslih pada Sabtu (24/10/2026) malam.
Politisi PKS tersebut meminta agar Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi lebih awal untuk menghadapi kemarau panjang agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kondisi kemarau kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga membutuhkan kesiapan yang lebih matang, terutama dalam penanganan karhutla dan dampak asap yang ditimbulkan,”ujarnya.
Dikatakannya, dampak dari karhutlah yang terjadi dalam 2 bulan terakhir berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, dampak ekonomi juga turut dirasakan.
Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran kabut asap juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian.
“ Kita tidak siap dengan kemarau panjang karena kemarau kali ini berbeda. Pemerintah belum siap dalam penanganan asap,” demikian pandangan yang disampaikan terkait kondisi karhutla dan kabut asap saat ini.
Menurutnya, Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani hanya ketika kebakaran sudah terjadi. Diperlukan perencanaan jangka panjang, langkah pencegahan, serta koordinasi antarpihak agar dampak kebakaran dapat diminimalkan sejak awal musim kemarau.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi penanganan karhutla yang telah dilakukan, sekaligus menyusun solusi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Selain kesiapan menghadapi kemarau, ketegasan dalam pemetaan wilayah juga dinilai penting.
” Pemerintah perlu memperjelas wilayah yang dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi dan wilayah yang harus dilindungi, dengan mempertimbangkan ketentuan lingkungan serta risiko kebakaran,”tegasnya.
Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas di kawasan hutan dan lahan. Dengan demikian, potensi kebakaran dapat diantisipasi lebih dini dan tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika karhutla terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui perencanaan menghadapi kemarau, pengawasan wilayah rawan kebakaran, serta kesiapan penanganan kabut asap. Langkah antisipatif yang terencana dan berkelanjutan diperlukan agar masyarakat tidak kembali menghadapi persoalan serupa setiap kali musim kemarau tiba.(LP3/Red)
