BINTUNI, Linkpapua.com – Puluhan warga berunjuk rasa dan menyegel Kantor Distrik Meyado, Teluk Bintuni, Senin (24/1/2022). Penyegelan ini menyebabkan pelayanan pemerintahan lumpuh.

Aksi ini adalah buntut dari tuntutan warga yang belum dipenuhi pemerintah setempat. Warga menuntut Kepala Distrik Meyado agar tidak sering bolos kerja. Mereka juga mendesak agar dibuka secara transparan salinan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) distrik.

“Kami meminta (menuntut) agar Kepala Distrik segera memberikan pertanggungjawaban atas anggaran selama 10 tahun. Kami juga meminta kepada pemerintah untuk membayar tanah adat lokasi kantor Distrik Meyado yang masih tersisa Rp100 juta,” terang warga.

Warga mengancam jika 4 tuntutan itu tak segera dipenuhi, mereka tidak akan membuka segel.

Sementara itu, Kepala Distrik (Kadistrik) Meyado Itti Mangiri ketika dihubungi oleh mengatakan sudah dapat informasi soal penyegelan itu. Menurutnya, aksi ini dimotori oleh salah satu ASN di Distrik Meyado.

“Saya baru teleponan dengan dia. Pemalangan itu dilakukan salah satu pegawai (kepala seksi) di kantor Distrik Meyado. Dia keberatan karena katanya dia tanya sepeda motor ke bendahara tapi bendahara ngomongnya kasar. Akhirnya dia palang kantor,” terang Kadistrik.

Awal persoalan menurut Itti Mangiri, kepala seksi itu meminta jatah sepeda motor dinas. Karena cuma satu maka tidak diberikan.

“Kemarin kita memang mau rencanakan pengadaan dua unit tapi satu dipotong untuk biaya Covid-19. Satu unit motor itu digunakan untuk pelayanan umum di kantor. Itu yang dia mau. Sementara motor dinas sudah ada untuk dia,” jelasnya.

Kata Kadistrik, seorang pegawai tidak boleh memiliki dua kendaraan dinas. Sepeda motor yang dia inginkan itu sudah dibawa naik ke Meyado oleh salah satu kepala seksi.

“Nanti baru kita rapatkan motor KLX itu mau digunakan untuk apa? Sekarang sudah diamankan di sana,” kata Mangiri.

Disinggung soal beberapa point tuntutan warga, Kepala Distrik memberikan bantahan.

“Kalau dibilang saya tidak pernah naik (masuk kantor), kemarin saya baru turun. Soal keterbukaan anggaran, saya sangat terbuka,” akunya.

Adapun soal lahan, diakuinya baru 50 persen yang terbayar. Sisanya akan menyusul.

“Baru Rp100 juta yang dibayar. Sisanya masih menggantung. Itu kemarin sudah dianggarkan di dinas pertanahan, tetapi sampai hari ini kita tidak tahu prosesnya sudah sampai di mana? Kita tidak tahu apakah anggaran itu sudah digunakan untuk kegiatan lain. Itu juga yang mau saya cek ke dinas pertanahan,” ucap Mangiri. (LP5/Red)