Kanwil Kemenkum Penting Dalam Implementasi KUHP di Daerah, Aktif Membangun Literasi Hukum

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat akan mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayan, mengatakan dengan diberlakukannya KUHP baru tersebut, peran dan fungsi Kantor Wilayah menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi KUHP di daerah.

“BPSDM Kementerian Hukum telah mengundang berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan dan Kepolisian, guna mendapatkan pembekalan, ” Ujar Muhayan Senin (26/1/2026) di kantor Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Baca juga:  Kru Kapal Kelahiran Ukraina Dilaporkan Hilang di Laut Manokwari

Pihal Kemenkum juga telah melaksanakan Training of Facilitator (ToF) sebagai upaya penguatan. Kegiatan tersebut diawali dengan pelatihan secara virtual dan dilanjutkan dengan pelatihan tatap muka di Kementerian Hukum.

Menurutnya tugas bersama saat ini adalah melakukan pemetaan serta penyebaran informasi kepada masyarakat.

Baca juga:  Gempha Minta Ketua MRP PBD Serius Perjuangkan Nasib Orang Papua

“Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai kementerian dan lembaga, serta didampingi oleh pihak Kejaksaan dan perguruan tinggi,”tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum berperan sebagai perumus kebijakan, sementara APH menjadi pelaksana di lapangan.

“Proses meramu hingga melahirkan sebuah produk undang-undang dilakukan di ranah Kementerian Hukum, termasuk proses harmonisasi hingga pengesahan,”ungkap Sahat.

Baca juga:  Haryono May Dukung Langkah Bapenda Tertibkan Penunggak Pajak

Kanwil Kemenkum tidak hanya sebatas mengikuti kebijakan pusat, tetapi juga aktif membangun literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, pelatihan aparatur, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan di daerah.

Dalam implementasi, pihaknya juga akan bersama media untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan hukum berjalan dengan baik.(LP3/Red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

MALUKU BARAT DAYA, LinkPapua.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,2 mengguncang wilayah Kabupaten...

Bangkitkan Kejayaan Sepak Bola Manokwari, PSSI Libatkan Klub dan Pelatih

MANOKWARI, Linkpapua.id- PSSI Kabupaten Manokwari menggelar focus group discussion (FGD) bersama para pelaku sepak...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...