Dorong Mutu Pendidikan, Pemprov PB Genjot SDM Guru dan Infrastruktur

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com-Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, banyak aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Papua Barat. Tak hanya sumber daya manusia, tapi juga butuh dukungan infrastruktur pendidikan.

“Untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas di Papua Barat masih perlu mengkaji lebih dalam terkait kelengkapan perangkat dan juga sarana. Semua kabupaten harus siap dengan aspek itu,” jelas Abdul Fatah, Kamis (2/6/2024).

Baca juga:  2023, Pembagian Dana Otsus PB dan PBD Masih Satu

Dijelaskan Abdul Fatah, selain infrasturktur, kebijakan juga harus sejalan dengan program pendidikan. Karena itu terkait kebijakan, pemprov memberi ruang kepada kabupaten menentukan sendiri kebijakan pendidikannya.

“Kalau kita berbicara terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan kita harus memperhatikan ketersediaan jumlah tenaga Guru sebagai pendidik. Sebaik apapun program kita jika gurunya tidak mencukupi atau belum memenuhi kuota yang diharapkan maka mustahil kita mewujudkan generasi Indonesia Emas,” tambah Abdul Fatah.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat: Jaga Toleransi, ASN Kristen Turut Amankan Lebaran Idulfitri

Begitu juga sarana. SDM juga tidak akan berarti tanpa sarana dan infrastruktur yang memadai.

“Meskipun gurunya ada jika sarana dan prasarana kurang mendukung pada masa kini yang tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan era saat ini. Maka itu juga akan jadi hambatan,” jelasnya.

Karenanya, dalam penyaluran anggaran tahun 2023/2024, Pemprov PB lebih memprioritaskan menggunakan anggaran pada fasilitas. Fasilitas yang tak lagi lay harus segera diperbarui.

Baca juga:  Kader Fatayat NU Teluk Bintuni Dilatih Bikin Konten Digital Kreatif

“Untuk saat ini program yang sedang kami upayakan adalah pengalihan status kewenangan Yayasan Panca Kasih dari status kewenanganya yang sebelumnya dikelola yayasan menjadi status negeri. Tujuan kami yakni bagaimana agar sepenuhnya Yayasan Panca Kasih ini menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Barat,” imbuhnya. (LP/13 Red).

Latest articles

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Gubernur...

More like this

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

BKPP Teluk Bintuni Serahkan 100 Peserta Latsar ke Brigif 26/Gurana Piarawaimo

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...