MANOKWARI, LinkPapua.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kehadiran anggota DPRK jalur pengangkatan di Papua bukan sekadar simbol politik. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan di tingkat kampung.
“Anggota DPRK mekanisme pengangkatan idealnya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua (OAP) serta memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia orang asli Papua,” ujar Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri, Indra Gunawan, di Manokwari, Kamis (26/2/2026).
Indra menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRK dari tujuh kabupaten di Papua Barat. Menurutnya, skema afirmasi ini bertujuan agar OAP menjadi aktor utama dalam merumuskan kebijakan publik.
“Keberadaan anggota DPRP/DPRK yang diangkat dari unsur orang asli Papua adalah bagian dari kebijakan afirmatif dan wujud pengakuan negara atas kekhususan serta mekanisme adat yang majemuk di tanah Papua,” katanya.
Pembentukan jalur pengangkatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya keterwakilan OAP di parlemen pada periode sebelumnya yang hanya mencapai 20 hingga 40 persen di beberapa daerah. Kini, jumlah anggota yang diangkat ditetapkan sebanyak seperempat dari total anggota hasil pemilu.
“Semakin tinggi derajat distribusi kekuasaan, maka semakin besar peluang demokrasi berkembang. Skema afirmasi ini menjadi bagian dari distribusi kekuasaan tersebut,” ucapnya.
Indra mengingatkan bahwa para anggota dewan jalur pengangkatan ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang setara dengan anggota hasil pemilu. Mereka wajib mengawal regulasi dan anggaran agar benar-benar berpihak pada aspek proteksi serta pemberdayaan masyarakat adat.
Kebijakan afirmasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata pada pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Papua Barat. Integritas dan komitmen para wakil rakyat tersebut kini menjadi penentu efektivitas implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus.
Melalui penguatan kapasitas ini, pemerintah fokus membekali anggota dewan terkait akuntabilitas anggaran hingga sinkronisasi dengan Badan Pengarah Papua. Publik kini menanti langkah konkret mereka dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. (LP14/red)
