BOGOR, LinkPapua.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota untuk menyokong penuh anggaran dan program kerja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Media pers dinilai jauh lebih efektif dan kredibel dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah dibandingkan hanya mengandalkan media sosial (medsos).
“Apakah ada dukungan kepala daerah untuk kegiatan retret kebangsaan dan bela negara ini untuk wartawan PWI?” tanya Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Akbar Ali di Kabupaten Bogor, Jumat (30/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela giat retret kebangsaan dan bela negara yang digelar PWI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Acara ini dipusatkan di Diklat Kemenhan, Rumpin, Bogor, sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Para wartawan bisa menulis, bagaimana menulis peraturan daerah yang baik yang bisa dicerna masyarakat. Pemerintah daerah bisa gunakan wartawan,” tegas Akbar.
Dia menekankan bahwa sinergi yang harmonis akan memudahkan pemerintah dalam menyampaikan capaian kinerja dan aturan baru ke publik. Wartawan memiliki kapasitas intelektual untuk menerjemahkan bahasa birokrasi ke dalam narasi yang lebih mudah dipahami oleh rakyat.
Tercatat ada 200 wartawan PWI dari seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam agenda pelatihan bela negara tersebut. Kegiatan ini berlangsung secara intensif selama empat hari, terhitung sejak Kamis (29/1) hingga Minggu (1/2) mendatang.
Kemendagri kembali mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi pers bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis. Hal ini diharapkan mampu mempercepat sampainya pesan pembangunan hingga ke pelosok daerah secara akurat. (*/red)
