MANOKWARI, linkpapua.com- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian kinerja 2024 serta komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (15/01/24). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penyampaian ikrar netralitas ASN di Pemilu.
Penandatanganan kinerja disaksikan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham RI, Asep Kurnia dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Musa Sombuk. Penandatanganan ini merupakan komitmen Jajaran Kanwil Kemenkumham PB guna meraih predikat WBK/WBBM serta mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh di tahun 2024.
“Kegiatan ini sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meningkatkan pemahaman tentang Penguatan Tugas dan Fungsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024”, terang Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqurahman.
Lebih lanjut Kakanwil menerangkan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham selama tahun 2023. Ia menyebut telah dilakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK tahun 2024.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kakanwil, komitmen bersama dan diakhiri dengan Perjanjian Kinerja 2024 antara Kakanwil dengan para Kepala Divisi dan Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) disaksikan oleh Staf Ahli (Sahli) dan Kaper ORI Papua Barat.
Usai penandatanganan, Taufiqurahman memimpin seluruh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham untuk mengucapkan ikrar netralitas ASN dalam Pemilihan Umum 2024.
Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi terkait penguatan reformasi birokrasi yang dibawakan secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham RI, Asep Kurnia.
Dalam kesempatannya Asep berbicara soal penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi pada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat. (*/red)
