Kepala BKD PB Sebut Belum Ada ASN Diperiksa Terkait Pemalsuan Dokumen

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com -Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Nelles Dowansiba, mengakui hingga saat ini belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen honorer. Ia sendiri mengaku tak masalah jika staf BKD harus dimintai kesaksian oleh penyidik.

“Sampai hari ini, kami di BKD belum dipanggil, masih berkisar Polda dengan teman-teman kita yang 512 dengan 771,” ujar Nelles, Senin (20/2/2023).

Nelles menyatakan, masalah tersebut terjadi pada tahun 2018. Komitmennya saat ini adalah untuk tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi.

Baca juga:  APBD-P Papua Barat Terhambat di Kemendagri, Silpa Berpotensi Membengkak

Menurutnya, ke depan, CPNS harus memiliki Surat Keputusan (SK), sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK PPPK.

Nelles menyatakan, jika ada ASN atau staf di BKD Papua Barat yang terlibat masalah, hal tersebut akan ditangani pihak berwajib. Ia mengaku, dirinya belum mengetahui apakah orang yang terlibat masalah tersebut merupakan ASN atau staf di BKD atau bahkan orang di luar BKD.

Namun, Nelles mengatakan bahwa jika ada ASN atau staf di BKD yang dipanggil pihak berwajib untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut, mereka dapat menghadiri panggilan tersebut untuk memberikan data yang diperlukan.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Galakkan Gerakan Tanam 1 Juta Pohon Matoa, Dimulai dari Manokwari 

BKD juga akan segera mengirim data 350 orang PPPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengikuti tes selanjutnya. Sementara, untuk P3K 512, BKD sedang berusaha untuk mengirimkan 350 data ke BKN untuk seleksi tes lebih lanjut sehingga PPPK dapat memiliki NIP.

Nelles juga meminta maaf kepada mereka yang berjuang untuk menjadi CPNS karena faktor usia sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan.

Baca juga:  KPU Manokwari gelar FGD Evaluasi Pilkada

Ia menjelaskan, mereka yang berusia 35 tahun ke atas dikategorikan sebagai PPPK, sementara yang berusia di bawah 35 tahun dapat dikategorikan sebagai CPNS. Namun, ia menegaskan bahwa PPPK juga memiliki hak yang sama dengan CPNS.

“Yang usia 35 tahun ke atas dikategorikan dalam PPPK, sedangkan 35 ke bawah dapat dikategorikan CPNS. Tapi, punya hak yang sama, PPPK punya hak seperti CPNS yang lain,” ucapnya. (LP9/Red)

Latest articles

Kapolda Papua Barat Pimpin Sertijab Karorena dan Kapolres Manokwari Selatan

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Papua Barat dan...

Gibran Ingin Mengundurkan Diri dari Wapres

PPP Teluk Wondama Siap Kawal Keputusan Rakornas

More like this

Plh Sekda Papua Barat Ajak Warga Teladani Perjuangan Pahlawan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Eduard Nunaki mengajak...

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...