Ketua KNPI Papua Barat: Proses Hukum Lukas Enembe Mesti Disikapi Arif dan Bijaksana

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua DPD KNPI Papua Barat, Samy Djunire Saiba, mengemukakan proses hukum yang melibatkan Gubernur Papua Barat, Lukas Enembe, hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana.

KNPI Papua Barat, kata dia, pada posisi menyerahkan sepenuhnya proses kepada pemerintah pusat, dalam hal ini ini penegak hukum untuk menjalankan perintah undang-undang secara utuh.

“Kami berharap pemerintah perlu melihat secara jeli demi menjaga kenyamanan, kedamaian, dan tentunya menjauhkan opini publik yang semakin tak menentu. Keputusan penetapan pejabat nomor satu di Provinsi Papua, tentunya harus disertai dengan dukungan fakta analisis. Kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak saling menyerang melalui media karena hanya akan memperkeruh suasana di tanah Papua,” kata Samy dalam keterangan yang diterima Linkpapua.com, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga:  Wagub Papua Barat Serahkan SK Kenaikan Pangkat ke 319 ASN, Minta Tingkatkan Kinerja

DPD KNPI Papua Barat mengharapkan agar persoalan di Papua tidak diperkeruh dengan melibatkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

“Saya kira semua sudah jelas. Pasca beliau tidak lolos masuk sebagai pejabat Wakil Gubernur Papua, maka secara sah beliau sudah tidak berfokus lagi ke Papua, tetapi ada posisi strategis dari negara kepada beliau yang justru beliau ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Dari situlah kemudian beliau ditunjuk oleh Presiden sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat,” kata Bung Samy, sapaan akrabnya.

Baca juga:  ‎MRP Papua Barat Tolak Pemotongan DBH Migas Otsus 81,56 Persen, Desak Buka Dasar Hitungan

Artinya, lanjut dia, persoalan Paulus Waterpauw ke Papua sudah selesai. “Jadi, jika ada bahasa yang kemudian mempolitisir bahwa persoalan Papua juga melibatkan Penjabat Gubernur Papua Barat. Apabila isu ini diembuskan, maka DPD KNPI Papua Barat secara langsung menyatakan bahwa hal tersebut adalah sangat keliru,” tegasnya.

Pernyataan dimaksud, ucap dia, perlu diklarifikasi karena sangat mengganggu semangat kerja dari Penjabat Gubernur Papua Barat. “Dalam hal ini, DPD KNPI Papua Barat beserta seluruh jajaran memberikan dukungan kepada Penjabat Gubernur karena kaitannya terhadap percepatan pembangunan di Papua Barat,” imbuhnya,

Baca juga:  3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta Prabowo Turun Tangan

Samy menambahkan, Paulus Waterpauw justru patut diberikan apresiasi atas kerja cepatnya dalam mengatasi banjir di Kota Sorong. “Ini patut di catat sebagai bagian dari kerja cepat Penjabat Gubernur Papua Barat dalam mengemban visi yang diberikan oleh negara,” tuturnya.

Dirinya pun mengajak semua pihak bersama menjaga kebersamaan dan menghilangkan saling curiga yang kemudian dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat di tanah Papua. (*/Red)

Latest articles

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 81 persen pada 2027. Mereka meminta...

More like this

3 Organisasi Tolak Pemotongan DBH Migas Papua Barat 81 Persen, Minta Prabowo Turun Tangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi...

Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Naik di 2026, Pendidikan-Kesehatan Membaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat naik menjadi 69,30 pada 2026,...

DPRP Papua Barat Tunggu KUA-PPAS dari Pemprov, Pembahasan APBD 2027 Terancam Mepet

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas...