MANOKWARI, Linkpapua.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) bersama 12 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat siap bersinergi menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Kedua pihak sepakat bahwa sinergitas adalah entry point dalam mewujudkan visi misi daerah.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, dalam sepekan terakhir memulai konsolidasi bersama 12 OPD mitra kerja. Konsolidasi dilakukan dengan menggelar hearing.
“Hearing Komisi V bersama mitra pemerintah ini sudah berlangsung sepekan. Pemerintah maupun legislatif saling memberi masukan dan saran,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Papua Barat, Lasarus Indou, Selasa (1/11/2022).
Lasarus mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi V. Menurutnya, upaya ini mendorong proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Dijelaskan Lasarus, rancangan regulasi yang diusulkan harus dikaji bersama antara kedua lembaga. Hal ini agar ketika sudah disahkan menjadi produk hukum, benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat, lebih khusus orang asli Papua.
“Ke depan DPR Papua Barat bersama Inspektorat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap setiap OPD dalam melaksanakan program pemerintah yang menyentuh serta tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Lasarus.
Ditambahkan Lasarus, perlu adanya transparansi antara eksekutif dengan legislatif ke dalam. Selain itu akuntabitas dan administrasi pemerintahan harus kuat sehingga menopang kinerja.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, mengatakan dalam hearing tentang pendalaman rencana kerja dan anggaran (RKA) 2022 dan rencana kerja (Renja) OPD 2O23, ada beberapa hal yang menjadi catatan kritis legislator. Terutama soal pagu anggaran.
“Anggaran pada tahun anggaran 2022 seperti di Dinas Sosial Rp120 miliar lebih. Namun, pagu indikatif 2023 yang diberikan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada Dinas Sosial hanya Rp38 miliar. Nah, ini sesuatu hal yang sangat tidak balance sehingga kita menyampaikan kepada TAPD dan khusus kepada Pj Gubernur Papua Barat untuk memberikan reward kepada OPD yang target realisasi anggaran itu tinggi. Salah satunya Dinas Sosial yang realisasi anggaran sudah mencapai 80 persen lebih. Begitu juga OPD-OPD yang lain harus diberikan apresiasi atas capaiannya itu, hal ini menjadi catatan khusus TAPD,” jelas legislator muda asal Partai NasDem itu.
Sase, sapaan akrabnya, meminta kepada TAPD agar sebelum pembagian pagu anggaran harus dilakukan pembahasan teknis terkait rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Tiap OPD juga harus diminta mempresentasikan rancangan kerja agar dibahas secara teknis dalam internal eksekutif kemudian dilanjutkan dengan mitra komisi legislatif.
“Artinya, pagu anggaran yang diberikan TAPD sudah memiliki referensi bukan atas keinginan sendiri tetapi renja yang sudah disusun OPD masing-masing,” ujarnya.
Ditambahkan Sase, Komisi V akan menyampaikan laporan secara resmi kepada pimpinan DPR Papua Barat dan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, terkait hasil hearing dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD. (LP2/Red)
