Lakotani Tegaskan 1.002 Honorer Papua Barat Final, OPD Dilarang Rekrut Baru

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menegaskan formasi 1.002 honorer sudah final. Dia mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Papua Barat agar tidak lagi memasukkan nama honorer baru.

“Saya sudah meminta Kepala BKD untuk memproses karena Gubernur (Dominggus Mandacan) sudah menandatangani sehingga tidak ada lagi OPD yang mau memasukkan nama honorer baru,” kata Lakotani di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (28/9/2025).

Lakotani menyebut dokumen 1.002 honorer sudah ditandatangani Gubernur Dominggus. Karena itu, daftar tidak bisa ditambah lagi.

“Jadi, OPD jangan lagi kasih nama-nama baru. Nanti akan ada formasi umum dan honorer yang belum terakomodir kita upayakan di formasi umum mendatang,” ujarnya.

Dia menyebut penyelesaian 1.002 honorer menjadi prioritas sebelum membahas kuota berikutnya. Lakotani menilai penambahan nama baru justru bisa menghambat proses pengangkatan.

“1.002 harus selesai dulu dan nantinya akan kita evaluasi terkait nama-nama baru untuk kita upayakan di tahap selanjutnya,” tegasnya. (LP14/red)

Latest articles

Pertamina dan Pemkab Merauke Tetapkan SPBU Tanah Miring Khusus Layani Petani

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Merauke...

More like this

Pertamina dan Pemkab Merauke Tetapkan SPBU Tanah Miring Khusus Layani Petani

MANOKWARI, Linkpapua.id-Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, PT...

Polda Papua Barat Menetapkan 2 Tersangka Pembunuhan Presenter TVRI Yanto Idorway

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan...

APBD Perubahan Manokwari 2026: Belanja Modal Naik, Belanja Transfer Turun

MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari mengusulkan perubahan kebijakan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026....