MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Papua Barat, Alfons Manibui dan Cheroline Chrisye Makalew, bersama BPH Migas menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Manokwari menelusuri dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Langkah ini merespons keresahan masyarakat terkait aktivitas penjualan bahan bakar yang tidak sesuai peruntukan di wilayah Papua Barat.
Alfons dan Cheroline mengawali sidak dengan mendatangi SPBU Nomor 84.983.02 milik PT Agung Irian Permai di Jalan Drs Esau Sesa, Minggu (26/4/2026). Mereka mencecar pengelola SPBU mengenai jam operasional dan kemungkinan adanya transaksi gelap sebelum pelayanan umum resmi buka.
“Apakah pagi sebelum membuka pelayanan umum? Ada aktivitas penjualan khusus? Karena di medsos ini lagi rame (dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi),” tanya Alfons ke pengelola SPBU.
Manajer SPBU Iksan membantah tudingan adanya penjualan khusus pada waktu subuh di lokasi tersebut. Dia menjelaskan operasional nosel sebelum jam buka pelayanan hanya bertujuan untuk mengukur takaran alat.
“Jadi itu bukan penjualan,” tegas Iksan memberikan jawaban.
Rombongan kemudian meninjau ruang monitor CCTV untuk melihat rekaman kendaraan yang mengisi bahan bakar. Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto langsung memberikan kritik setelah melihat kualitas visual kamera pengawas yang buruk.
“Resolusi gambarnya dibenahi lagi, agar lebih jelas visualnya,” pinta pria yang akrab dengan sapaan Baher tersebut kepada pengelola.
Tim juga memeriksa gudang penyimpanan tabung LPG mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga pasar. Setelah itu, rombongan bergerak menuju SPBU Nomor 83.983.02 milik PT Irman Jaya Martabe untuk melakukan pemeriksaan serupa.
Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga Arif Khakim mengungkapkan adanya modus pemalsuan identitas kendaraan guna mendapatkan akses BBM subsidi. Oknum warga menggunakan plat nomor palsu demi mendapatkan barcode pendaftaran ke sistem Pertamina.
“Kami pernah mendapati itu,” ungkap Arif saat menjelaskan kendala teknis dalam pengawasan barcode di lapangan.
Alfons menutup rangkaian inspeksi dengan memberikan peringatan kepada seluruh pengelola SPBU di Manokwari. Dia meminta pengusaha tidak melayani penjualan BBM subsidi untuk kepentingan sektor industri.
“Jangan ada penjualan BBM subsidi untuk kebutuhan industri. Karena yang kami dengar, banyak praktik seperti itu,” tandas Alfons. (*/red)
