Legislator DPR RI Tolak WFH Hari Jumat: Potensi Jadi Libur Panjang

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menolak wacana kebijakan Work From Home (WFH) jika diterapkan pada hari Jumat. Dia menilai WFH pada akhir pekan justru berisiko disalahgunakan publik sebagai momen untuk berwisata sehingga target penghematan BBM tidak tercapai.

“Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Politikus Partai Golkar ini khawatir penghematan konsumsi BBM imbas konflik Timur Tengah malah meleset dari sasaran. Pasalnya, masyarakat cenderung memaknai WFH di hari Jumat sebagai kesempatan memperpanjang libur.

Baca juga:  Yance Samonsabra Daftar DPD RI, Bawa 1.480 Dukungan ke KPU Papua Barat

“Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai,” ungkapnya.

Irawan mengusulkan agar pemerintah menetapkan WFH setiap hari Rabu saja untuk menjaga produktivitas. Dirinya menilai hari tersebut adalah pilihan paling logis karena berada di tengah pekan.

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” katanya.

Baca juga:  Prabowo Usulkan Bangun Perkampungan Indonesia di Dekat Masjidilharam untuk Efisiensi Biaya Haji

Menurutnya, posisi hari Rabu membuat orang sulit mengambil cuti tambahan dibandingkan jika WFH dilakukan di hari Senin atau Kamis. Hal ini bertujuan agar pegawai tetap berada di rumah dan benar-benar bekerja secara efektif.

“Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit,” ujar Irawan.

Baca juga:  BPJS Kesehatan Luncurkan NADI JKN, Solusi Menabung untuk Jaga Keaktifan Peserta

Irawan menegaskan bahwa pengawasan akan jauh lebih mudah jika WFH hanya dilakukan satu hari di tengah minggu. Asumsi utamanya adalah agar esensi kebijakan penghematan tetap sejalan dengan kinerja pegawai.

“Sebab, pengajuan cuti menjadi lebih lama, berbeda halnya jika WFH dilakukan pada hari Senin, Kamis, ataupun Jumat. Kalau WFH hanya sehari dan di tengah minggu, asumsinya orang tetap berada di rumahnya masing-masing untuk bekerja. Jadi maksud WFH bisa tercapai,” tegasnya. (*/red)

Latest articles

Pengurus PORDI Papua Barat Bertabur Anggota Dewan, Haryono May Siapkan Event...

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Papua Barat resmi dilantik pada Sabtu (7/11/2026). Menariknya, kepengurusan organisasi olahraga masyarakat ini...

More like this

Reaksi Jokowi Ditanya soal Listyo Tersangka Penyadapan Prabowo: Diam dan Senyum

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan...

Akhirnya! Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Publik

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan ijazah pendidikan dari...

Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP, Digantikan Ariyo Windutomo

JAKARTA, LinkPapua.id – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala...