Legislator DPR RI Tolak WFH Hari Jumat: Potensi Jadi Libur Panjang

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menolak wacana kebijakan Work From Home (WFH) jika diterapkan pada hari Jumat. Dia menilai WFH pada akhir pekan justru berisiko disalahgunakan publik sebagai momen untuk berwisata sehingga target penghematan BBM tidak tercapai.

“Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Politikus Partai Golkar ini khawatir penghematan konsumsi BBM imbas konflik Timur Tengah malah meleset dari sasaran. Pasalnya, masyarakat cenderung memaknai WFH di hari Jumat sebagai kesempatan memperpanjang libur.

Baca juga:  Jokowi Bangga Reynaldo Bendahara Umum BPP Hipmi: Representasi KTI

“Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai,” ungkapnya.

Irawan mengusulkan agar pemerintah menetapkan WFH setiap hari Rabu saja untuk menjaga produktivitas. Dirinya menilai hari tersebut adalah pilihan paling logis karena berada di tengah pekan.

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” katanya.

Baca juga:  Wapres Gibran Diminta Serius Perhatikan 4 DOB di Papua

Menurutnya, posisi hari Rabu membuat orang sulit mengambil cuti tambahan dibandingkan jika WFH dilakukan di hari Senin atau Kamis. Hal ini bertujuan agar pegawai tetap berada di rumah dan benar-benar bekerja secara efektif.

“Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit,” ujar Irawan.

Baca juga:  Obet Rumbruren Usul Program MBG Sesuai Kearifan Lokal: Masak Kayu Bakar Tetap Enak

Irawan menegaskan bahwa pengawasan akan jauh lebih mudah jika WFH hanya dilakukan satu hari di tengah minggu. Asumsi utamanya adalah agar esensi kebijakan penghematan tetap sejalan dengan kinerja pegawai.

“Sebab, pengajuan cuti menjadi lebih lama, berbeda halnya jika WFH dilakukan pada hari Senin, Kamis, ataupun Jumat. Kalau WFH hanya sehari dan di tengah minggu, asumsinya orang tetap berada di rumahnya masing-masing untuk bekerja. Jadi maksud WFH bisa tercapai,” tegasnya. (*/red)

Latest articles

Realisasi TKD 72 Persen, Wabup Bintuni Minta OPD Tuntaskan Program

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan program yang anggarannya telah tersedia. Permintaan...

More like this

Menkop Ferry Targetkan 25 September Manajer KDKMP Mulai Masuk Kantor

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih...

Menteri HAM Pigai Sebut Pemekaran Papua Bukan Matikan OPM, Malah Makin Parah

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sejak awal menolak...

Menteri HAM Pigai Ingatkan Pergeseran ke Rasisme dan Etnik di Konflik Papua

JAKARTA, LinkPapua.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan perubahan pola perlawanan...