BINTUNI, linkpapua.com- DPRD Teluk Bintuni melakukan uji publik terhadap 3 rancangan peraturan daerah (raperda) di Kantor DPRD Bintuni, Senin (13/12/2021). Tiga raperda ini masuk produk hukum skala prioritas untuk disahkan lebih awal.
“Uji publik ini adalah forum yang dibuka untuk memberi masukan dan kritik terhadap isi perda. Agar raperda punya pembobotan lebih baik,” terang Ketua Panitia Penyelengara Uji Publik, Edy Sukoso.
Tiga raperda yang diuji publik antara lain Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Gratis, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kepemudaan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hymne dan Mars Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kegiatan uji publik raperda juga sebagai sarana penyampaian untuk mendapatkan masukan sehingga menjadi dasar pelaksanaan kebijakan daerah, demi terwujudnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” jelas Edy.
Dantopan Sarungallo, Ketua Bapemperda DPRD Teluk Bintuni menyampaikan, tiga perda menjadi prioritas untuk diselesaikan kajiannya. Ada sedikitnya 8 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang tertuang dalam program 2021.
“Tali lewat rapat internal pada pembentukan peraturan daerah 3 raperda ini yang kami anggap sangat prioritas,” katanya.
Menurut dia, beberapa tahapan telah dilalui dalam merumuskan raperda ini. Mulai dari tahapan perencanaan, penyiapan hukum maupun naskah akademik. Yang kedua pihaknya sedang melakukan pembahasan dan yang ketiga sudah dilakukan harmonisasi dengan menghadirkan beberapa stakeholder.
“Proses tahapan konsultasi publik ini adalah tahapan keempat yang akan kita laksanakan di hari ini. Semua peserta kami mohon bisa memberikan kritisi. Memberikan saran dan masukan terhadap substansi-substansi yang ada di dalamnya. Sehingga produk peraturan daerah ini bisa sempurna sebelum kita masuk di dalam tahapan penetapan,” kata Dantopan.
Khusus untuk Raperda Hymne Bintuni kata dia, kurang lebih 18 tahun ini sudah ditetapkan di dalam satu peraturan daerah. Ini memberikan nilai-nilai histori terhadap Kabupaten Bintuni dalam tahapan hymne dan lagu mars.
“Kami berharap dari seluruh anak-anak Sisar Matiti. Terlebih khusus anak-anak di 7 suku agar mengembangkan kreativitas dalam hal menciptakan lagu dan kemudian tanggung jawab kami di DPR bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak cipta,” harap Dantopan.
Sementara itu Asisten III Administrasi Umum Teluk Bituni Izac Loukon menyampaikan uji publik punya arti penting. Karena kualitas perda nantinya akan menentukan pembobotan terhadap rancangan peraturan daerah.
“Masyarakat perlu tahu bahwa peraturan daerah itu prosesnya seperti apa salah satunya adalah uji publik. Setidaknya sebuah peraturan daerah itu kita lakukan dengan proses yang tidak mudah,” kata Izac.
Iapun berharap peserta yang hadir memberikan kontribusi pemikiran terhadap apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kabupaten Teluk Bintuni.
Izac menyinggung soal pentingnya perda kepemudaan. Kata dia, pembangunan kepemudaan ini juga menjadi persoalan. Sebab dalam.bidang apapun pemuda selalu jadi menjadi tulang punggung. (LP5/red)
