Munas I Aswakada di Yogyakarta, Pemkab Raja Ampat Siap Bersinergi

Published on

YOGYAKARTA, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat menunjukkan komitmen untuk bersinergi dalam pembangunan daerah lewat kehadiran di Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada). Forum nasional ini digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, Kamis (3/7/2025).

Munas I Aswakada menjadi momen penguatan peran wakil kepala daerah. Agenda ini juga mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih kolaboratif.

Munas resmi dibuka Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Dalam sambutannya, Anwar menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam menekan inflasi. Dia mendorong adanya kerja sama lintas sektor dan inovasi kebijakan untuk menjaga kestabilan harga di daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pengendalian inflasi agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk di antaranya Wakil Wali Kota Sorong, Wakil Bupati Tambrauw, dan Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan.

Kehadiran Mansyur mewakili komitmen Pemkab Raja Ampat untuk memperkuat sinergitas antarwilayah. Dia hadir langsung demi mendorong kolaborasi menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks.

Pemkab Raja Ampat menilai Munas ini sebagai ruang strategis untuk bertukar gagasan dan memperluas jejaring. Forum ini juga dianggap penting untuk menyatukan arah kebijakan antarwakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

Munas diharapkan menghasilkan program konkret. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas dan peran wakil kepala daerah dalam pemerintahan yang lebih responsif dan terintegrasi. (LP10/red)

Latest articles

DBH Migas Papua Barat Dipangkas 80 Persen, DPRP Siapkan Perlawanan Lewat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyiapkan perlawanan melalui jalur politik dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk meminta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH)...

More like this

DPRP Papua Barat Dorong Perda Pemekaran Distrik, Syarat 10 Kampung Dinilai Memberatkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pemekaran distrik...

Baru 7 dari 203 Usulan Penuhi Syarat, Bupati Pegaf Minta Kekhususan Pemekaran 93 Kampung

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Dominggus Saiba, meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan...

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10 Distrik Harus Disiapkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi...