MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru (DOB) DPRP Papua Barat mulai mengawal aspirasi pemekaran wilayah. Panja memprioritaskan pemekaran kabupaten selain melanjutkan pengawalan pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah.
“Karena Panja telah terbentuk, langkah awal kami akan berkoordinasi kembali terkait aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah, namun yang lebih utama adalah pemekaran kabupaten-kabupaten,” ujar Ketua DPRP Papua Barat Orgenes saat ditemui di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (1/9/2026).
Panja akan melakukan koordinasi, menyusun program kerja dan jadwal, serta menghimpun aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan komunikasi DPRP dengan pemerintah pusat.
Orgenes menjelaskan aspirasi pemekaran awalnya disampaikan kelompok masyarakat melalui surat kepada DPRP Papua Barat. Aspirasi tersebut kemudian mendapat perhatian anggota DPRP.
Empat fraksi DPRP turut menyoroti persoalan pemekaran dalam rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Rapat tersebut digelar di Hotel Aston Niu, Senin (31/8/2026).
Menurut Orgenes, berbagai dorongan tersebut menjadi dasar DPRP membentuk panja. panja dibentuk agar pengawalan aspirasi pemekaran DOB berjalan lebih terarah, terstruktur, dan memiliki agenda kerja yang jelas.
“Dalam DPR, surat apa pun atau aspirasi apa pun yang datang, prinsipnya kami akan tindak lanjuti sebagai bentuk pengawalan tugas kedewanan,” katanya.
Komposisi panja melibatkan anggota DPRP yang memiliki pengalaman dalam proses pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Sejumlah anggota juga sebelumnya terlibat dalam perjuangan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pengalaman tersebut menjadi modal panja dalam memahami tahapan administrasi, komunikasi politik, serta pengawalan aspirasi pemekaran di tingkat pemerintah pusat. Orgenes menilai pengalaman itu dapat mendukung pelaksanaan tugas panja.
Orgenes menegaskan DPRP memiliki kewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan kedewanan. Aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah dan sejumlah kabupaten akan diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.
“Karena aspirasi mengenai pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah dan kabupaten datang dari masyarakat, maka DPRP akan memperjuangkan. Panja hadir untuk membuat kerja-kerja langsung dalam menindaklanjutinya,” tegasnya.
Panja selanjutnya menyusun program kerja dan jadwal serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. DPRP juga akan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah yang mengusulkan pemekaran untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. (LP14/red)
