MANOKWARI, LinkPapua.com – Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat menemukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov 2024 tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Temuan ini mencuat dalam rapat ke-2 pansus yang digelar di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Selasa (24/7/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Aloysius P Siep dan dihadiri anggota DPR Papua Barat lainnya. Wakil Ketua II Shamsudin Seknun serta tenaga ahli bidang keuangan Pemprov Papua Barat juga turut hadir.
Aloysius menyebut pembahasan kali ini fokus pada sinkronisasi antara data capaian dan fakta di lapangan. Hasilnya, pansus menemukan adanya ketidaksesuaian yang cukup mencolok.
“Namun, untuk memperjelas, tim pansus masih menunggu data dari tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) atau keuangan terkait APBD 2024 agar nantinya tim ahli membedah angka-angka dalam APBD 2024,” ujarnya saat ditemui wartawan usai memimpin rapat pansus.
Dia mengatakan, anggota pansus merupakan perwakilan dari tiap dapil yang mengetahui langsung kondisi di lapangan. Karena itu, mereka bisa memastikan data LKPJ 2024 berbeda dengan realisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Nanti setelah kami pulang dari bimtek baru akan disampaikan. Namun, sekarang kami berikan waktu kepada tim ahli untuk melihat data dalam APBD 2024,” ucapnya.
Tak hanya melibatkan tim ahli, pansus juga akan memanggil TAPD. Tujuannya untuk membedah penggunaan anggaran 2024 secara lebih mendalam.
Setelah itu, pansus akan melakukan verifikasi lapangan untuk mengambil sejumlah sampel. Data sampel itu akan dicocokkan langsung dengan laporan yang tertuang dalam LKPJ.
“Tim juga akan ke daerah-daerah untuk melihat apa yang bisa dijadikan sampel. Nantinya kita lihat apakah sampel cukup di satu Kabupaten Manokwari atau yang terdekat,” ungkapnya. (LP14/red)
