MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengalokasikan 30 persen dari total paket pekerjaan untuk kontraktor Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan afirmatif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha lokal asli Papua.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/5/2025).
Menurut Dominggus, jumlah kontraktor OAP yang telah terdata resmi dan memenuhi syarat dalam sistem aplikasi mencapai 2.741. Dari jumlah tersebut, 30 persen proyek akan ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, sementara 70 persen menjadi tanggung jawab tujuh kabupaten di Papua Barat.
“Jadi, sesuai kesepakatan rapat dengan bupati, maka pemerintah kabupaten-kabupaten akan menjawab 70 persen, sementara 30 persen menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya.
Untuk memastikan seluruh kontraktor OAP terakomodasi, Dominggus menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD segera melaporkan daftar paket pekerjaan yang tersedia di masing-masing instansi.
Dominggus juga mengingatkan bahwa penunjukan langsung paket proyek harus dilakukan melalui sistem aplikasi terintegrasi, agar terhubung dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Saya minta hal ini dijabarkan oleh OPD masing-masing dan dilaksanakan agar secepatnya kita bisa berikan paket pekerjaan kepada kontraktor melalui wadahnya dalam Asosiasi Kontraktor OAP,” katanya.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan pemerataan kesempatan usaha serta memperkuat peran OAP dalam pembangunan daerah. (LP14/red)
