MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melaporkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2024 hanya mencapai 70,27 persen. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Niu, Selasa (15/7/2025).
Rapat paripurna ini merupakan masa persidangan II tahun 2025 dan dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsuddin Seknun. Hadir dalam rapat Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, anggota dewan, Forkopimda, dan pimpinan OPD.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menunjuk Sekda Ali Baham Temongmere untuk membacakan LKPJ 2024. Hal itu karena LKPJ tersebut merupakan tanggung jawab Ali Baham saat masih menjabat Penjabat Gubernur Papua Barat.
Ali Baham menjelaskan kondisi umum Papua Barat mencakup 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Jumlah penduduk mencapai 576.255 jiwa, terbanyak di Manokwari sebanyak 205.212 jiwa dan paling sedikit di Manokwari Selatan dengan 39.026 jiwa.
“Dari sisi sumber daya aparatur, Papua Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 3.379 orang yang tersebar pada 48 organisasi perangkat daerah atau OPD,”ujarnya.
Ali Baham menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan belum diaudit oleh BPK. Adapun laporan keuangan yang sudah diaudit akan diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat ke DPR.
Pada sisi pendapatan, realisasi PAD Papua Barat tahun 2024 hanya mencapai Rp 374 miliar. Jumlah ini jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 532,31 miliar atau setara 70,27 persen.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk pendapatan transfer, realisasinya mencapai Rp 4,086 triliun dari target Rp 4,417 triliun atau 92,47 persen.
“Realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp 2,92 miliar melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,67 miliar atau 71,69 persen,” katanya.
Ali Baham juga memaparkan belanja daerah untuk mendanai agenda pembangunan sesuai RKPD 2024. Agenda ini merupakan pelaksanaan RPJMD 2023-2024 dalam bingkai otonomi khusus.
Agenda pembangunan mencakup empat prioritas utama. Di antaranya peningkatan SDM, ekonomi kerakyatan, konektivitas infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dia mengungkap realisasi belanja operasional mencapai Rp 2,267 triliun dari pagu Rp 2,634 triliun atau 86,04 persen. Belanja modal terealisasi Rp 722,377 miliar dari target Rp 815,463 miliar atau 88,58 persen.
Sementara itu, belanja tak terduga hanya terserap Rp 6,899 miliar dari anggaran Rp 39,877 miliar atau 17,30 persen. Belanja transfer mencapai Rp 1,720 triliun dari target Rp 1,834 triliun atau 93,75 persen.
Pada sisi perubahan APBD 2024, pendapatan daerah ditargetkan bertambah Rp 425,221 miliar dari target awal Rp 4,526 triliun. Namun, PAD tetap stagnan di angka Rp 532,315 miliar.
“Sementara perubahan pendapatan transfer dari target sebelumnya sebesar Rp 3,92 triliun menjadi Rp 4,41 triliun bertambah sebesar Rp 425,221 miliar. Perubahan lain-lain pendapatan yang sah dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 1,67 triliun menjadi Rp 1,73 triliun,” bebernya.
Belanja daerah juga meningkat Rp 250,07 miliar dari anggaran semula Rp 5,07 triliun menjadi Rp 5,32 triliun. Belanja operasional naik menjadi Rp 2,63 triliun dan belanja modal menjadi Rp 815,46 miliar.
Belanja tak terduga justru menurun menjadi Rp 39,87 miliar dari sebelumnya Rp 128,20 miliar. Sedangkan belanja transfer bertambah menjadi Rp 1,83 triliun dari sebelumnya Rp 1,75 triliun.
Ali Baham juga menyampaikan pembiayaan daerah mengalami penurunan Rp 170,15 miliar. Pembiayaan tersebut menjadi Rp 378,29 miliar dari sebelumnya Rp 548,44 miliar, yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya. (LP14/red)
