MANOKWARI,Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba menegaskan, tidak ada pengurangan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden.
“Pemangkasan dana APBD sebesar Rp232 miliar yang berasal dari dana DAU, DAK dan dana otonomi khusus (otsus) itu tidak termasuk di dalamnya pemotongan tenaga honorer,” ujar Fonataba, Senin (17/2/2025).
Fonataba menjelaskan,,intruksi presiden kepada gubernur di antaranya yaitu membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, seminar atau FGD. Selanjutnya yaitu mengurangi belanja dinas sebesar 50% dan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada perpres mengenai standar harga satuan regional.
Fonataba menyebutkan hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan RI bahwa efisiensi anggaran juga tidak termasuk pemotongan tenaga honorer. Dirinya melanjutkan, di samping adanya efisiensi anggaran, pemprov tetap akan berusaha melaksanakan kegiatan secara maksimal.
“Rapat yang dipimpin oleh penjabat gubernur hari Jumat lalu hanya membahas mengenai seputaran pelaksanaan program dan tidak ada pembahasan pemotongan tenaga honorer. Saya juga siangnya telah mengikuti rapat di BPKAD dan diminta melihat kegiatan yang prinsip agar dijadikan program prioritas dan antinya juga akan dilihat mana program yang akan dikurangi,” katanya.
Fonataba menambahkan bahwa setelah diputuskan program yang akan dikurangi maka akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR agar ditetapkan sebagai program prioritas dan dijalankan oleh gubernur terpilih.
“Jadi sekarang kita diminta dengan kecerdasan dalam menggunakan anggaran secara bijak. Saya berharap sekretaris, kasubag perencanaan dan kasubag keuangan agar memberikan data yang solid dan program akan dipangkas nantinya kita akan bahas bagaimana selanjutnya,” imbuhnya. (LP14/red)
